Mensos Tegaskan Pemeringkatan Penerima Bansos Sepenuhnya Otoritas BPS

PARADAPOS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa proses pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sepenuhnya berada di bawah kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Penegasan ini disampaikan dalam sebuah acara kolaborasi di Purwakarta, Sabtu (14/3/2026), untuk menggarisbawahi pendekatan ilmiah dan independen yang digunakan dalam menentukan kriteria penerima bantuan sosial, sekaligus mengajak semua pihak mempercayai mekanisme yang telah ditetapkan.

Otoritas Penilaian Sepenuhnya di Tangan BPS

Dalam paparannya di hadapan ratusan perwakilan pemerintah daerah dan pendamping sosial, Gus Ipul secara tegas memisahkan peran antara pengumpulan data dan proses analisis statistik. Ia menjelaskan bahwa tugas pemerintah daerah, pendamping, dan operator desa adalah membantu pemutakhiran data sesuai realitas di lapangan. Sementara itu, tahap krusial berupa pemeringkatan keluarga ke dalam desil sosial ekonomi dilakukan secara eksklusif oleh BPS.

“Yang melakukan perangkingan itu BPS. Bukan pendamping, bukan kepala desa, bukan bupati, bukan wali kota, bukan menteri sosial,” tegas Gus Ipul.

Metodologi yang diterapkan BPS, menurutnya, murni berbasis ilmu statistik yang dikerjakan para ahlinya. Karena itu, ia meminta semua pihak menghindari debat subjektif soal kriteria dan mempercayai integritas proses teknis tersebut. “Bukan pendekatan semaunya sendiri, melainkan menggunakan ilmu statistik oleh mereka yang ahli. Jangan berdebat soal kriteria dan lain sebagainya. Beriman saja kepada BPS. Kalau kita mau debat, tidak akan selesai-selesai,” ujarnya.

Menyasar 'The Invisible People' dan Peran Masyarakat

Gus Ipul juga mengangkat isu kelompok masyarakat yang selama ini luput dari catatan resmi pemerintah, yang disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai 'The Invisible People'. Kelompok inilah yang menjadi fokus dalam upaya pemutakhiran data, agar afirmasi negara dapat tepat sasaran.

“Mereka yang seharusnya mendapatkan afirmasi dari negara, malah justru mereka tertinggal. Mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial karena tidak terdata dalam data resmi pemerintah,” ungkapnya.

Untuk mengakselerasi pendataan, pemerintah telah membuka dua jalur partisipasi publik. Jalur formal melalui koordinasi dengan RT/RW dan musyawarah desa, serta jalur partisipatif yang memungkinkan masyarakat melapor langsung via aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, atau call center. Semua usulan dari lapangan ini kemudian akan diverifikasi dan dianalisis ulang oleh BPS.

Komitmen Peningkatan Akurasi Data Berkala

Meski telah menjadi basis bagi lebih dari 24 kementerian dan lembaga, akurasi DTSEN diakui masih terus disempurnakan. Gus Ipul menyampaikan optimismenya bahwa dengan kolaborasi berkelanjutan, kualitas data akan semakin baik.

“Apakah data kita sudah sempurna? Belum. Tetapi kalau kita mau bersama-sama melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan, terstruktur, dan menggunakan ukuran-ukuran yang telah ditentukan oleh BPS, saya percaya data kita semakin akurat,” jelasnya.

Pendapat senada disampaikan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, yang menegaskan komitmen institusinya dalam menjamin kualitas DTSEN. “Tugas kami adalah memastikan DTSEN itu betul menjadi data tunggal yang akurasinya bisa dijamin. Intinya, DTSEN akan terus dimutakhirkan sehingga menjadi basis yang kuat untuk intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran,” papar Amalia.

Transparansi dan Kejujuran Data dari Lapangan

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, yang turut hadir, menekankan pentingnya peran serta masyarakat dengan menyampaikan informasi yang jujur selama proses survei. Kejujuran ini menjadi fondasi utama agar data yang diolah BPS benar-benar merefleksikan kondisi riil.

“Makanya, supaya bisa maju, sampaikan kepada rakyat kita agar jujur ketika disurvei. Ada kesempatan setiap tiga bulan sekali untuk pemutakhiran,” tuturnya.

Hingga akhir Januari 2026, DTSEN telah memuat data sekitar 289 juta individu dari lebih dari 95 juta keluarga. Pemutakhiran rutin telah menyebabkan perubahan desil—naik atau turun—bagi ratusan ribu keluarga, menunjukkan dinamika dan responsifnya sistem terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi. Acara di Purwakarta tersebut, yang juga dimeriahkan oleh penampilan siswa Sekolah Rakyat, menjadi bagian dari sosialisasi dan membangun komitmen kolektif untuk data yang lebih andal.