UNCTAD Peringatkan Dampak Ekonomi Global dari Konflik Timur Tengah, Negara Berkembang Tercekik

PARADAPOS.COM - Konflik di Timur Tengah yang telah berlangsung sekitar sebulan memicu dampak ekonomi global yang serius, terutama bagi negara-negara berkembang. Laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) mengungkapkan, gangguan di jalur pelayaran vital Selat Hormuz telah menyebabkan lonjakan harga energi, ancaman inflasi tajam, dan beban utang yang semakin mencekik.

Guncangan dari Selat Hormuz dan Lonjakan Harga Energi

Analisis UNCTAD, yang dirilis awal April, menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan. Selama sebulan terakhir, lalu lintas kapal di Selat Hormuz—jalur penting bagi pasokan minyak dan gas dunia—nyaris terhenti total dengan penurunan volume mencapai 95%. Gangguan pada arteri perdagangan energi ini langsung berimbas pada pasar komoditas.

Harga minyak mentah jenis Brent, misalnya, melonjak 56% dari posisi US$72,55 per barel pada 27 Februari menjadi US$113,42 per barel pada 30 Maret. Kenaikan signifikan serupa juga tercatat pada jenis minyak mentah lainnya, seperti WTI, Urals, dan Dubai. Kenaikan harga bahan bakar ini menjadi pemicu utama tekanan inflasi di berbagai negara.

UNCTAD dalam laporannya memberikan peringatan yang gamblang mengenai konsekuensi kenaikan ini bagi masyarakat biasa.

"Ketika harga minyak naik tajam, biaya hidup akan mengikutinya," tulis badan PBB tersebut.

Dampaknya paling keras akan dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi, yang penghidupannya langsung tertekan oleh naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Ancaman Perlambatan Ekonomi Global

Efek domino dari krisis ini tidak berhenti pada inflasi. UNCTAD memproyeksikan gangguan ini akan memperburuk perlambatan perdagangan global yang sudah diantisipasi. Pertumbuhan perdagangan barang riil, yang sempat mencapai 4,7% pada 2025, diperkirakan akan mengalami tren penurunan tajam di tahun 2026.

Secara paralel, pertumbuhan ekonomi global juga diproyeksikan melambat dari 3,4% pada 2025 menjadi hanya 2,8% pada 2026. Jika eskalasi konflik dan gangguan logistik ini terus berlanjut, negara-negara miskin dan berkembang akan menjadi pihak yang paling menanggung kerugian.

Beban Finansial yang Kian Berat bagi Negara Berkembang

Di balik ancaman perlambatan, dampak finansial langsung sudah mulai terasa. UNCTAD mencatat sejumlah indikator keuangan di negara-negara berkembang yang memburuk pasca-escalation konflik. Nilai tukar mata uang di kawasan seperti Asia Berkembang, Afrika, serta Amerika Latin dan Karibia mengalami depresiasi terhadap dolar AS, membalikkan tren apresiasi yang terjadi sebelumnya.

Lebih mengkhawatirkan lagi, biaya pinjaman luar negeri bagi negara-negara ini juga meningkat. Hal ini tercermin dari kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah di berbagai kawasan. Sebagai contoh, yield di Asia Berkembang dan Oseania naik 0,70 poin persentase, sementara di Afrika naik 0,64 poin persentase. Kenaikan ini berarti beban bunga utang yang harus ditanggung ke depan menjadi lebih berat.

Beban ini datang di saat yang sangat tidak tepat. Data UNCTAD menunjukkan, 3,4 miliar orang di 46 negara berkembang saat ini sudah menghabiskan lebih banyak anggaran untuk membayar cicilan utang (pokok dan bunga) daripada untuk membiayai sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan.

Seruan untuk Tindakan dan Kebijakan Penyelamatan

Menghadapi situasi yang kompleks ini, UNCTAD tidak hanya mendiagnosis masalah tetapi juga memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan. Lembaga itu menyarankan negara-negara untuk merancang bauran kebijakan (policy mix) yang tepat guna menstabilkan harga dan menahan laju inflasi.

Di tingkat global, diperlukan kebijakan yang memungkinkan akses cepat terhadap pembiayaan eksternal bagi negara-negara berkembang. Tujuannya adalah untuk membantu membiayai impor barang-barang esensial dan memenuhi kewajiban pembayaran utang. Bank-bank pembangunan multilateral didorong untuk menyediakan pinjaman darurat, sementara kreditor bilateral didesak untuk mempertimbangkan penangguhan pembayaran utang guna memberikan ruang bernapas bagi negara-negara yang tercekik.

Rekomendasi ini menegaskan urgensi respons kolektif untuk mencegah krisis kemanusiaan dan ekonomi yang lebih dalam, yang berpotensi menggerus pencapaian pembangunan selama bertahun-tahun.