Mendagri Soroti Perbaikan Inflasi Bulanan di Tiga Provinsi Pascabencana

PARADAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti perbaikan laju inflasi bulanan di tiga provinsi yang baru saja dilanda bencana, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah rapat koordinasi di Jakarta, Senin (6/4/2026), yang meninjau upaya pengendalian harga dan pemulihan infrastruktur pascabencana. Data inflasi bulanan ini, menurut Tito, memberikan gambaran kondisi riil yang lebih akurat untuk langkah kebijakan dibandingkan data inflasi tahunan.

Inflasi Bulanan Sebagai Indikator Kebijakan yang Lebih Tepat

Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya fokus pada data inflasi bulanan atau month-to-month untuk merumuskan respons kebijakan yang tepat sasaran. Ia berargumen bahwa meski data tahunan (year-on-year) berguna untuk analisis makro dan pelaporan internasional, dinamika harga dari bulan ke bulan lebih relevan untuk tindakan pengendalian yang responsif di tingkat lapangan.

"Data inflasi year on year oke untuk jadi pegangan nasional dan dunia internasional. Tapi kalau untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat kita menggunakan yang month to month," jelasnya dalam forum tersebut.

Pemulihan Pascabencana dan Tren Nasional yang Menguat

Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa upaya perbaikan infrastruktur sosial dan ekonomi di daerah terdampak telah mulai menunjukkan dampak positif. Normalisasi distribusi barang diduga kuat berkontribusi pada stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini tercermin dari angka inflasi bulanan di Sumatra Barat dan Aceh yang tercatat sangat rendah, masing-masing sebesar 0,04 persen, sementara Sumatra Utara bahkan mencatat deflasi sebesar 0,13 persen.

Tren perbaikan ini sejalan dengan kondisi nasional. Secara keseluruhan, inflasi tahunan Indonesia berhasil ditekan dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen. Dari sisi bulanan, inflasi juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen. Pemerintah mencatat bahwa penurunan ini turut dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik serta pola konsumsi selama periode libur panjang dan Hari Raya yang memengaruhi kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan transportasi.

Implikasi dan Langkah Ke Depan

Pencapaian ini, meski perlu disikapi dengan kehati-hatian, memberikan sinyal optimistis bagi pemulihan ekonomi daerah yang rentan. Fokus pada indikator bulanan memungkinkan pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan intervensi yang lebih cepat dan terukur, terutama dalam mengamankan pasokan dan logistik di wilayah-wilayah yang infrastrukturnya masih dalam proses pemulihan. Koordinasi yang intensif antara berbagai pihak, seperti yang terlihat dalam rapat ini, diharapkan dapat mempertahankan momentum stabilisasi ini menuju pemulihan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.