DPR Dukung Percepatan Mandatori B50 untuk Perkuat Ketahanan Energi

PARADAPOS.COM - Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari DPR RI dalam upayanya mempercepat penerapan mandatori biodiesel B50. Kebijakan yang mencampur 50% bahan bakar nabati ke dalam solar ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan kepastian pasar bagi komoditas kelapa sawit dalam negeri di tengah gejolak harga energi global.

Dukungan Legislatif untuk Transisi Energi

Dukungan tersebut disampaikan secara tegas oleh Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Yulisman. Ia menilai langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendorong program B50 merupakan kebijakan yang tepat dan berorientasi masa depan. Dalam pandangannya, fondasi energi berbasis sumber daya domestik adalah kunci ketahanan suatu bangsa.

“Mandatori B50 adalah kebijakan yang tepat dan visioner. Di tengah dinamika energi global, Indonesia perlu memperkuat fondasi energi berbasis domestik agar tidak rentan terhadap gejolak eksternal,” tutur Yulisman dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin, 6 April 2026.

Dampak Signifikan pada Neraca Energi

Yulisman memaparkan bahwa peningkatan campuran biodiesel hingga 50% akan membawa dampak nyata. Kebutuhan solar fosil nasional, yang biasanya mencapai 35 hingga 40 juta kiloliter per tahun, diproyeksikan dapat turun drastis menjadi sekitar 17-20 juta kiloliter. Penghematan devisa dari penurunan impor ini bukanlah angka yang kecil.

Efek kebijakan ini dinilai akan semakin kuat dengan adanya proyek strategis nasional. Peningkatan kapasitas kilang melalui Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, misalnya, berpotensi mendorong Indonesia mendekati kondisi swasembada solar.

“Artinya, kita tidak hanya menekan impor, tetapi mulai menggeser struktur energi nasional dari berbasis impor menjadi berbasis produksi dalam negeri,” tegas legislator dapil Riau II itu.

Geliat Ekonomi di Hulu hingga Hilir

Dampak kebijakan B50 tidak berhenti di sektor energi. Yulisman melihat gelombang positifnya akan menyentuh seluruh mata rantai ekonomi, mulai dari petani sawit hingga industri pengolahan. Peningkatan serapan minyak sawit mentah (CPO) di dalam negeri akan memberikan kepastian pasar dan harga yang lebih stabil bagi para pekebun.

Di sisi lain, industri hilir biodiesel juga akan semakin menguat, menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Untuk mendukung hal ini, ia mendorong daerah-daerah penghasil sawit utama, seperti Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah, untuk terus meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Tujuannya ganda: memenuhi kebutuhan B50 sekaligus menjaga kapasitas ekspor nasional.

Komitmen Pengawasan Implementasi

Menyadari bahwa kebijakan sebesar ini memerlukan eksekusi yang matang, Yulisman menegaskan peran DPR untuk mengawal implementasinya. Poin-poin seperti efektivitas distribusi, kualitas bahan bakar yang terjaga, serta dampak lingkungan dan sosial menjadi hal yang perlu dipantau secara ketat.

Komitmen ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap B50 tidak hanya bersifat seremonial, tetapi disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan program berjalan terukur dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, dari tingkat nasional hingga petani di lapangan.