BNPP Dorong Dai Perbatasan Jadi Penggerak Kesejahteraan, Bukan Hanya Spiritual

PARADAPOS.COM - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menekankan pentingnya peran aktif para dai dalam mendorong pembangunan dan kemandirian masyarakat di kawasan perbatasan negara. Hal ini menjadi fokus dalam seminar internasional bertema "Sinergitas Da'i dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara" yang digelar di Sambas, Kalimantan Barat, pada Selasa (7/4). Seminar ini menandai komitmen untuk memperluas kontribusi dai, tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga sebagai penggerak kemajuan sosial-ekonomi di wilayah strategis tersebut.

Peran Strategis Dai di Perbatasan

Dalam pembukaan acara, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menggarisbawahi posisi unik yang dimiliki para dai. Menurutnya, kedekatan dan kepercayaan masyarakat membuat dai memiliki pengaruh signifikan untuk membangkitkan kesadaran kolektif. Di wilayah seperti Kabupaten Sambas, peran ini dinilai krusial untuk mengakselerasi pembangunan.

Wiyagus menegaskan bahwa kontribusi dai harus melampaui tugas keagamaan tradisional. Ia mendorong agar para dai turut aktif dalam memacu kemandirian di berbagai sektor kehidupan.

"Para da'i harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Wiyagus menyatakan bahwa pemerintahan saat ini menetapkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas nasional. Berbagai program strategis sedang dan akan dijalankan untuk merealisasikan komitmen tersebut.

Paradigma Baru: Dari Keamanan Menuju Kesejahteraan

Pendekatan pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan juga mengalami pergeseran paradigma. Nur Kholis, Kelompok Ahli BNPP RI, menjelaskan bahwa strategi yang diambil tidak lagi berfokus semata pada aspek keamanan. Indonesia kini mengedepankan pendekatan ganda yang memadukan keamanan dengan kesejahteraan ("security and prosperity") sebagai fondasi utamanya.

Nur Kholis memaparkan filosofi kebijakan ini dengan gamblang. Menurutnya, esensi pembangunan perbatasan adalah menciptakan kemakmuran, bukan sekadar membangun pembatas fisik.

"Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara," ujarnya pada Rabu (8/4).

Ia menambahkan, BNPP RI berfungsi sebagai koordinator utama dalam pengelolaan batas wilayah, baik darat maupun laut. Visi ke depan adalah mengubah citra wilayah perbatasan dari daerah tertinggal menjadi beranda depan negara yang maju. Potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas dinilai perlu digarap secara optimal untuk mewujudkan hal itu.

SDM sebagai Kunci Utama

Dari perspektif pemerintah daerah, kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu keberhasilan. Bupati Sambas Satono menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM adalah fokus utama dalam menyongsong kemajuan wilayahnya.

Menurut Satono, tanpa SDM yang mumpuni, berbagai potensi dan program pembangunan yang digulirkan pemerintah pusat tidak akan bisa dikelola secara maksimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan manusia menjadi langkah pertama dan paling krusial dalam transformasi kawasan perbatasan.