Pemerintah Pastikan Harga BBM Bersubsidi Tak Naik hingga Akhir 2026

PARADAPOS.COM - Pemerintah Indonesia memastikan kondisi fiskal negara cukup kuat untuk menopang subsidi energi, termasuk komitmen menjaga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tetap stabil hingga akhir 2026. Pernyataan ini disampaikan menanggapi sejumlah analisis yang mengusulkan kenaikan harga, dengan dasar perhitungan anggaran yang matang dan pemantauan ketat terhadap gejolak harga minyak dunia. Langkah ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Komitmen Pemerintah Didukung Perhitungan Fiskal

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah kebijakan spontan. Keputusan tersebut, menurutnya, lahir dari kajian mendalam terhadap ruang anggaran yang tersedia.

“Arahan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung oleh perhitungan yang cermat dan hati-hati dengan memperhatikan ruang fiskal yang ada,” jelas Misbakhun melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia menyoroti bahwa beberapa analisis yang beredar mungkin belum memperbarui data terkini mengenai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tren harga komoditas energi global.

Kesiapan APBN Menghadapi Berbagai Skenario

Di balik kebijakan ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai simulasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa ketahanan APBN masih mampu menanggung beban subsidi energi bahkan dalam skenario harga minyak dunia mencapai level 100 dolar AS per barel. Kalkulasi ini menjadi fondasi keyakinan pemerintah bahwa stabilitas harga energi dapat dipertahankan tanpa membebani kesehatan fiskal negara dalam jangka menengah.

Fokus utamanya adalah menjaga inflasi tetap terkendali, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput, dapat berjalan lancar tanpa gangguan gejolak harga kebutuhan pokok seperti energi.

Ketersediaan Pangan sebagai Bentuk Perlindungan Lain

Selain energi, pemerintah juga mengklaim kesiapan di sektor pangan berada dalam kondisi sangat baik. Persediaan beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) dilaporkan mencapai rekor historis, yakni 4,4 juta ton, yang telah didistribusikan secara merata ke berbagai wilayah. Stok strategis ini dimaksudkan sebagai buffer untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gejolak.

“Ini adalah bukti kesiapan pemerintah dalam melindungi rakyat,” tutur Misbakhun menegaskan.

Ajakan untuk Membangun Narasi yang Menyejukkan

Menyadari dinamika politik dan ekonomi global yang fluktuatif, Misbakhun mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk elite politik, untuk membangun narasi yang konstruktif dan menenangkan. Dalam pandangannya, situasi yang penuh ketidakpastian justru membutuhkan soliditas dan komunikasi yang bertanggung jawab.

“Rakyat butuh ketenangan, bukan dipanasi dengan isu yang bisa menimbulkan gejolak sosial. Sepantasnya kita merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bergotong-royong menghadapi situasi geopolitik,” ucapnya.

Ajakan ini menekankan pentingnya persatuan nasional dan ketenangan sosial sebagai modal utama menghadapi tantangan eksternal, alih-alih perdebatan yang berpotensi memicu kecemasan publik.