Gubernur Pramono Anung Panggil Seluruh PPSU, Tak Ada Toleransi untuk Manipulasi Laporan di JAKI

PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar pertemuan khusus dengan seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) pekan depan. Rapat yang digelar di Balai Kota ini merupakan respons tegas Gubernur Pramono Anung terhadap terungkapnya kasus manipulasi laporan aduan warga di aplikasi JAKI, yang dinilai merusak kepercayaan publik.

Peringatan Keras di Balai Kota

Gubernur Pramono Anung menegaskan dirinya akan hadir secara langsung dalam town hall meeting tersebut untuk menyampaikan peringatan keras. Pertemuan ini tidak hanya melibatkan petugas lapangan, tetapi juga seluruh pihak yang terkait dengan sistem pelaporan di platform JAKI. Sikap pemerintah kali ini jelas: tidak ada toleransi untuk pelanggaran yang disengaja.

"Semua PPSU dan yang berkaitan dengan JAKI kita akan mengadakan town hall di sini. Saya akan memperingatkan, siapa pun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan maaf. Langsung kami berhentikan," tegas Pramono, Kamis (9/4/2026).

Tindakan Tegas Sudah Dijalankan

Menurut Pramono, kasus manipulasi yang terungkap di Kalisari, Pasar Rebo, bukanlah insiden pertama dan diduga melibatkan oknum yang sama. Sebelum menggelar pertemuan, pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan melakukan mutasi dan pencopotan terhadap sejumlah pejabat yang dianggap lalai melakukan pengawasan.

"Kami sudah mengidentifikasi PPSU-nya, lurahnya kami copot termasuk kasi-kasinya. Ini wajah Jakarta. Kepercayaan warga adalah yang utama," ungkapnya.

Kredibilitas Layanan Publik Dipertaruhkan

Meski terjadi skandal ini, Pramono menyebutkan bahwa jumlah aduan warga yang masuk melalui JAKI tidak mengalami penurunan. Dasbor pelaporan tetap dipantau secara ketat setiap hari dan partisipasi masyarakat dinilai masih stabil. Namun, hal itu tidak mengurangi bobot pelanggaran yang terjadi. Pemerintah memandang manipulasi data sebagai tindakan serius yang menggerogoti fondasi layanan publik berbasis kepercayaan.

Selain kasus di Kalisari, Pramono juga mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menangani dugaan manipulasi lain dengan teknik time-lapse di wilayah Jakarta Selatan. Prinsip yang diterapkan tetap sama di semua lokasi.

"Pokoknya semua yang melakukan itu, mau di Jakarta Selatan, Kalisari, atau di mana saja, tidak ada kompromi," lanjut Gubernur.

Langkah penyelenggaraan town hall ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan internal. Di tengah maraknya penggunaan teknologi, integritas petugas dalam melaporkan hasil kerja di lapangan tetap menjadi kunci utama dalam menjaga responsivitas pemerintah terhadap keluhan masyarakat.