Pemkot Medan Terapkan WFH Setiap Jumat untuk Efisiensi Energi

PARADAPOS.COM - Pemerintah Kota Medan mulai memberlakukan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, mulai 10 April 2026. Kebijakan ini merupakan implementasi instruksi pemerintah pusat yang bertujuan mengoptimalkan efisiensi energi. Langkah ini berdampak langsung pada suasana kantor pemerintahan yang terlihat lebih sepi, meski pelayanan publik tetap diupayakan berjalan.

Suasana Sepi di Kantor Pemerintahan

Pada Jumat pertama penerapan kebijakan ini, kantor-kantor di lingkungan Pemkot Medan tampak berbeda. Pantauan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, misalnya, menunjukkan suasana yang jauh lebih lengang. Lalu lintas pegawai yang biasanya ramai menyusuri koridor berkurang signifikan. Beberapa ruangan kerja juga terlihat tidak terisi penuh, menciptakan kesan hening yang kontras dengan hari-hari biasa.

Meski demikian, aktivitas perkantoran tidak sepenuhnya vakum. Tetap terlihat sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lokasi. Mereka adalah pegawai yang menjalankan sistem kerja bergiliran atau shift untuk memastikan roda pemerintahan dan layanan esensial tetap beroperasi.

Edy Sembiring, jurnalis Metro TV, melaporkan perkembangan ini dari lapangan. "Khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ungkapnya dalam program Selamat Pagi Indonesia.

Upaya Nyata Penghematan Energi

Selain mengurangi mobilitas pegawai, efisiensi energi juga diterapkan secara fisik di lingkungan kantor. Sejumlah langkah sederhana namun signifikan dilakukan, seperti mematikan pendingin ruangan di area yang tidak digunakan serta menghemat pemakaian lampu penerangan. Upaya ini secara kumulatif diharapkan dapat mengurangi beban penggunaan listrik.

Dampak kebijakan WFH juga sangat terasa di area parkir. Lapangan parkir yang di hari kerja lain dipadati kendaraan dinas dan pribadi pegawai, kini terlihat jauh lebih luas dan lengang. Pengurangan kendaraan bermotor ini sejalan dengan tujuan utama kebijakan, yaitu menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah memperkirakan, pola kerja ini berpotensi menghemat penggunaan BBM hingga sekitar 20 persen dari konsumsi harian normal.

Memastikan Produktivitas Tetap Terjaga

Penerapan WFH tidak serta-merta berarti pegawai bebas dari tanggung jawab. Pemkot Medan menegaskan bahwa pengawasan terhadap kinerja ASN tetap dilakukan untuk menjaga produktivitas dan akuntabilitas. Setiap pegawai yang melaksanakan kerja dari rumah diwajibkan untuk melaporkan aktivitas dan capaian kerjanya secara periodik. Mekanisme ini diterapkan agar transformasi pola kerja ini tidak mengorbankan kualitas pelayanan dan kinerja birokrasi secara keseluruhan.

Kebijakan kerja hybrid ini menandai sebuah adaptasi baru dalam tata kelola pemerintahan kota, yang berusaha menyeimbangkan antara efisiensi sumber daya, pelayanan publik, dan pengelolaan kinerja pegawai di era kontemporer.