PARADAPOS.COM - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program bantuan hewan kurban yang digagas Presiden Prabowo Subianto bukanlah hal baru. Menurutnya, praktik serupa sudah lazim dilakukan di era pemerintahan sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan Sugiat di Jakarta, Rabu (27/5), sebagai respons terhadap polemik yang muncul terkait alokasi dana sebesar Rp 100 miliar untuk pembelian hewan kurban. Ia juga mengingatkan agar publik tidak mempolitisasi bantuan tersebut dan lebih fokus pada nilai kebermanfaatan bagi masyarakat, terutama saat Iduladha.
Bantuan Presiden Bukan Sekadar Hewan Kurban
Sugiat menjelaskan bahwa skema bantuan dari kepala negara mencakup berbagai sektor, bukan hanya hewan kurban. Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, anggaran yang digunakan presiden memang diperuntukkan membantu masyarakat luas.
“Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat,” kata Sugiat.
Ia menambahkan, bantuan presiden juga mengalir ke sektor pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas publik. Oleh karena itu, Sugiat meminta publik tidak melihat program ini sebagai sesuatu yang baru atau mencurigakan.
“Bantuan presiden juga banyak untuk pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas publik. Jadi, jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru,” ujar dia.
Mengklarifikasi Isu Dana Rp 100 Miliar
Sugiat secara tegas membantah anggapan bahwa penggunaan dana APBN sebesar Rp 100 miliar untuk pembelian hewan kurban baru terjadi di era Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa program ini sudah berjalan secara berkelanjutan sejak pemerintahan sebelumnya.
“Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo,” tuturnya.
Legislator asal Dapil III Sumatra Utara itu juga berharap masyarakat bisa melihat sisi positif dari program ini. Ia menyebut, ribuan warga terbantu berkat distribusi hewan kurban di momen Iduladha.
“Ya, dengan adanya hewan kurban ini, ada ribuan masyarakat yang terbantu khususnya di momen Iduladha ini,” ungkapnya.
Menolak Politisasi Bantuan Sosial
Di tengah perdebatan yang berkembang, Sugiat mengajak semua pihak untuk tidak mempolitisasi bantuan dari presiden. Ia menilai, nilai kebermanfaatan bagi masyarakat jauh lebih penting dibandingkan perdebatan politik yang tidak produktif.
“Jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru,” katanya mengulang penegasan.
Dengan nada tegas namun tetap diplomatis, Sugiat berharap program bantuan kurban ini dapat dinikmati langsung oleh masyarakat yang membutuhkan, tanpa dibayangi narasi negatif.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Banjir Bandang dan Longsor di Bone Bolango, Seorang Warga Hanyut ke Laut Berhasil Diselamatkan
Ratusan Orang Tua Jemput Santriwati dari Ponpes Pedang Ati Usai Kasus Pencabulan Terkuak
Kemensetneg Buka Pendaftaran Magang Kuartal III 2026 untuk Mahasiswa dan Siswa SMK
Polisi Dalami Dugaan Intimidasi di Balik Kasus Pencabulan Pimpinan Ponpes Padang Ati Buaran, Enam Santriwati Melapor