Wagub Kalbar Tantang Dedi Mulyadi Bangun Infrastruktur dengan APBD Terbatas

PARADAPOS.COM - Pernyataan kontroversial Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, tentang kesiapannya "mencium lutut" Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi jika yang bersangkutan mampu membangun infrastruktur Kalbar dengan anggaran terbatas, memicu perbincangan luas di ruang publik. Ucapan itu dilontarkan Krisantus dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (9/4/2026), sebagai tanggapan atas viralnya video warga yang membandingkan kondisi jalan rusak di daerahnya dengan infrastruktur di Jawa Barat.

Pemicu Kontroversi dari Media Sosial

Gelombang komentar itu berawal dari sebuah video yang beredar di platform TikTok, yang menunjukkan keluhan warga mengenai jalan rusak parah di Bedayan, Sepauk, Kabupaten Sintang. Dalam video tersebut, kondisi infrastruktur di Kalimantan Barat secara terang-terangan dibandingkan dengan kemajuan pembangunan di Jawa Barat. Krisantus mengaku telah menyaksikan langsung konten yang viral itu.

"Beberapa waktu lalu saya nonton TikTok, di kampung saya Sepauk. Gencar sekali orang Sapauk. Saya tidak tahu itu orang Sepauk asli atau bukan. Jalan rusak dibanding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Perbandingan Anggaran dan Luas Wilayah

Dalam penjelasannya, Krisantus menegaskan bahwa membandingkan kedua provinsi tersebut adalah sebuah kekeliruan. Ia menyoroti perbedaan mendasar dalam hal kapasitas fiskal dan geografis. Jawa Barat, dengan luas wilayah sekitar 43 ribu kilometer persegi, didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp 31 triliun. Sementara itu, Kalimantan Barat yang wilayahnya jauh lebih luas, sekitar 171 ribu kilometer persegi, hanya mengandalkan APBD sekitar Rp 6 triliun lebih.

Menurutnya, logika pembangunan sangat dipengaruhi oleh realitas tersebut. "Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Jadi masyarakat jangan sampai gagal paham. Itu sebenarnya yang terjadi," tambah Krisantus.

Tantangan Terbuka untuk Gubernur Jabar

Merasa perbandingan yang dilontarkan warga di media sosial tidak adil, Krisantus kemudian melontarkan tantangan terbuka. Pernyataannya di hadapan para pejabat dan undangan Musrenbang itu bernada sinis, sekaligus ingin menekankan betapa beratnya tantangan pembangunan di daerah dengan anggaran terbatas.

"Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp 6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya," tegas Krisantus.

Ia bahkan mengulangi tantangannya dengan nada yang sama. "Dalam video itu, ada yang pinjam Dedi Mulyadi selama tiga bulan. Suruh dia jadi Gubernur Kalbar, bertukar kita. Saya mau lihat, kalau bisa bangun Kalbar pakai APBD enam triliun, kucium lututnya," lanjutnya.

Mencari Perspektif di Balik Pernyataan

Meski disampaikan dengan gaya bahasa yang hiperbolis dan menarik perhatian, inti pernyataan Wagub Kalbar itu menyoroti sebuah dilema klasik dalam pemerataan pembangunan nasional. Konteksnya adalah ketimpangan kapasitas fiskal antar-daerah, di mana daerah dengan wilayah luas dan kondisi geografis menantang seringkali harus berjuang lebih keras dengan sumber daya yang lebih kecil. Ucapan "cium lutut" tersebut, di luar kontroversinya, berusaha mengalihkan narasi publik dari sekadar komparasi visual di media sosial ke dalam diskusi yang lebih substantif tentang kompleksitas alokasi anggaran dan perencanaan infrastruktur di Indonesia. Reaksi publik yang muncul kemudian menjadi cermin bagaimana pernyataan politis sering kali dikonsumsi lebih pada sensasinya daripada substansi masalah yang coba diangkat.