HIMKI Desak Pemerintah Rancang Kebijakan Responsif untuk Lindungi Industri Furnitur

PARADAPOS.COM - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengingatkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang terukur dan responsif guna melindungi daya saing industri furnitur dan kerajinan nasional. Seruan ini disampaikan di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi, terutama energi, serta ketidakpastian pasar global yang dapat menggerus ketahanan sektor padat karya ini.

Industri Hilir yang Rentan Perubahan

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menjelaskan bahwa posisi industri furnitur dan kerajinan di hilir membuatnya sangat sensitif terhadap gejolak. Naiknya biaya produksi, kata dia, tidak serta-merta bisa diimbangi dengan menaikkan harga jual di pasar internasional yang kompetitif.

“Sektor hilir seperti furnitur dan kerajinan memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan biaya. Di sisi lain, ruang untuk menyesuaikan harga di pasar global sangat terbatas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sobur membeberkan sejumlah tantangan konkret yang sedang dihadapi pelaku usaha. Mulai dari kenaikan tarif energi, pasokan bahan baku yang terkadang tersendat, hambatan operasional di lapangan, hingga regulasi likuiditas ekspor yang dinilai perlu lebih fleksibel untuk mendukung kelangsungan usaha.

Kebijakan yang Mempertimbangkan Karakteristik Sektor

Menanggapi tantangan tersebut, HIMKI menilai bahwa keberlanjutan industri sangat bergantung pada dua hal utama: kelancaran pasokan bahan baku dan fleksibilitas pengelolaan arus kas. Kebijakan pemerintah, oleh karena itu, diharapkan tidak bersifat satu untuk semua.

Asosiasi mendorong agar pemerintah menyusun kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor industri secara spesifik. Langkah seperti ini dinilai tidak hanya mampu meredam tekanan, tetapi juga menjaga kontribusi sektor furnitur terhadap penciptaan nilai tambah dan perolehan devisa negara.

Dukungan untuk Mencapai Ambisi Pasar Global

Ambisi Indonesia untuk menjadi pusat produksi furnitur global, seperti yang dicanangkan Kementerian Perindustrian, tentu membutuhkan fondasi yang kuat. Sektor ini bukan hanya tentang angka ekspor, melainkan juga penyerapan ratusan ribu tenaga kerja dan keterhubungan dengan pasar global yang nilainya mencapai lebih dari 736 miliar dolar AS.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sinyal positif, dengan pertumbuhan industri pengolahan yang diproyeksikan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengakselerasi hal ini, pemerintah telah menjalankan program restrukturisasi mesin peralatan. Program yang telah menjangkau puluhan perusahaan dengan total bantuan miliaran rupiah ini dilaporkan berhasil meningkatkan efisiensi produksi, mutu produk, dan produktivitas secara signifikan.

Dukungan teknis semacam itu, jika diiringi dengan kebijakan makro yang tepat sasaran, diyakini dapat menjadi kombinasi yang efektif untuk menguatkan posisi tawar industri furnitur Indonesia di kancah internasional.