DPR Imbau Pemerintah Hati-hati Tanggapi Ancaman Blokir Wikipedia

PARADAPOS.COM - Komisi I DPR RI mengimbau pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam menanggapi ancaman pemblokiran Wikipedia di Indonesia. Peringatan ini disampaikan menyusul belum terpenuhinya kewajiban pendaftaran platform ensiklopedia daring tersebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat. Anggota dewan menilai, langkah pembatasan akses perlu dipertimbangkan matang-matang mengingat peran vital Wikipedia sebagai sumber pengetahuan publik yang luas.

Dampak Langsung ke Masyarakat

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyoroti bahwa kebijakan membatasi akses ke Wikipedia berpotensi memberikan dampak langsung dan signifikan kepada masyarakat. Platform tersebut, dalam pandangannya, telah berkembang menjadi lebih dari sekadar situs web biasa.

“Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari. Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (18/4/2026).

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang menyeluruh.

Kepatuhan Hukum Tetap Jadi Prinsip

Di sisi lain, Dave Laksono dengan tegas menegaskan bahwa kewajiban hukum tetap harus ditegakkan. Regulasi pendaftaran PSE dinilainya sebagai instrumen penting untuk menciptakan tata kelola ruang digital yang tertib, akuntabel, dan melindungi kepentingan nasional.

“Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia,” jelasnya.

Pendekatan Dialog Diutamakan

Menyikapi ketegangan ini, Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif. Alih-alih langsung menjatuhkan sanksi blokir, pemerintah didorong untuk membuka ruang dialog konstruktif dengan pengelola Wikipedia.

Dave berpendapat bahwa transparansi dan kesediaan mendengar masukan merupakan kunci. “Penjelasan yang transparan mengenai tujuan regulasi, disertai kesediaan untuk mendengarkan masukan dari pihak terkait, akan membantu tercapainya kepatuhan tanpa menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital,” pungkasnya.

Latar Belakang Ancaman Pemblokiran

Potensi pemblokiran ini bermula dari pengumuman resmi Wikipedia bahasa Indonesia di platform X pada Rabu (15/4/2026). Dalam pernyataannya, Proyek Wikimedia menyebut bahwa seluruh layanannya, termasuk Wikipedia dan Wikimedia Commons, berpotensi diblokir dalam waktu tujuh hari kerja jika tidak menyelesaikan pendaftaran sebagai PSE lingkup privat.

Berdasarkan tenggat waktu tersebut, akses ke Wikipedia di Indonesia diperkirakan akan terhalang mulai Rabu, 22 April 2026, jika tidak ada perkembangan dari proses pendaftaran. Situasi ini menempatkan pemerintah dan pengelola platform pada persimpangan antara penegakan regulasi dan menjaga akses publik terhadap sumber informasi yang telah mapan.