Trump Serukan Pembebasan Delapan Perempuan yang Diklaim Terancam Hukuman Mati di Iran

PARADAPOS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendesak pemerintah Iran untuk membebaskan delapan perempuan yang diklaim menghadapi ancaman hukuman mati. Seruan ini disampaikan melalui platform media sosialnya, menambah dimensi baru pada dinamika hubungan kedua negara yang telah lama tegang. Permintaan Trump ini muncul di tengah kabar adanya upaya pembicaraan antara Washington dan Teheran, meski detailnya belum sepenuhnya jelas.

Seruan Melalui Media Sosial

Dalam unggahan di Truth Social pada Selasa (21/4/2026), mantan presiden ke-45 AS itu secara langsung menyampaikan harapannya. Ia menekankan bahwa langkah pembebasan bisa menjadi sinyal positif bagi komunikasi lebih lanjut.

"Saya akan sangat menghargai pembebasan para wanita ini," tulis Trump, seperti dilaporkan kantor berita AFP.

Ia kemudian menambahkan, "Ini akan menjadi awal yang baik untuk negosiasi kita!"

Asal Muasal Klaim dan Tantangan Verifikasi

Latar belakang pernyataan Trump tampaknya berawal dari sebuah unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) yang dibagikan ulang olehnya. Unggahan asli dari seorang aktivis pro-Israel di AS, Eyal Yakoby, menyebutkan bahwa kedelapan perempuan tersebut terancam eksekusi dengan cara digantung.

Namun, klaim yang beredar ini menghadapi tantangan verifikasi. Laporan tersebut tidak menyertakan identitas atau detail kasus spesifik dari para perempuan yang dimaksud, sehingga sulit dikonfirmasi secara independen oleh sumber-sumber berita utama. Situasi ini menyisakan ruang untuk kehati-hatian dalam melaporkan perkembangan lebih lanjut.

Tunggu Jawaban dari Teheran

Hingga berita ini diturunkan, belum ada reaksi atau pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas di Iran menanggapi seruan langsung dari Donald Trump tersebut. Keheningan dari pihak Iran ini diamati oleh para pengamat hubungan internasional sebagai bagian dari dinamika diplomasi yang kompleks antara kedua negara. Perkembangan situasi masih terus dipantau, mengingat sensitivitas isu hak asasi manusia dan konteks politik yang lebih luas di kawasan.