PARADAPOS.COM - Rencana Istana Kepresidenan merangkul homeless media atau new media menuai sorotan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengutarakan gagasan ini sebagai strategi memperluas jangkauan komunikasi pemerintah ke publik, terutama generasi muda yang lebih banyak mengakses informasi lewat media sosial. Namun, langkah ini langsung mendapat respons kritis dari pakar komunikasi politik dan klarifikasi tegas dari sejumlah platform yang disebut-sebut akan diajak kerja sama.
Perubahan Strategi Komunikasi di Era Digital
Pola konsumsi informasi di kalangan anak muda memang berubah drastis. Mereka lebih sering berselancar di media sosial ketimbang membaca portal berita konvensional. Pemerintah pun dinilai mulai menyesuaikan diri dengan menggandeng platform yang lebih dekat dengan kebiasaan audiens digital.
Pakar Komunikasi Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai langkah Istana ini sebagai upaya meningkatkan keterikatan antara pemerintah dan warganet. Pendekatan yang dilakukan, menurutnya, adalah mengemas informasi kebijakan dan aturan dengan bahasa yang lebih kekinian. Tujuannya agar tidak terkesan kaku atau formal.
"Media baru berada dalam posisi dilematis antara mereka dihadapkan pada posting konten negara, namun belum itu menarik minat publik yang kritis," kata Wasisto melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (7/5).
Wasisto juga mengingatkan adanya risiko bagi sejumlah new media yang selama ini memiliki segmen konten spesifik, seperti gaya hidup, hiburan, komunitas, hingga iptek. Ketika media-media tersebut mulai diarahkan untuk memuat konten pemerintah, karakter audiens yang terbiasa dengan konten sesuai minat tertentu bisa terganggu.
"Ketika ada arahan posting konten negara, tentu akan berpengaruh pada warganet yang terbiasa dengan konten spesifik," ujarnya.
Kekhawatiran akan Independensi Media
Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai upaya Bakom ini berpotensi kontraproduktif. Apalagi setelah sejumlah anggota Indonesia New Media Forum (INMF) memberikan klarifikasi bahwa pertemuan dengan Bakom hanya bersifat informal.
Menurut Kunto, situasi ini menimbulkan kesan seolah media yang diundang sedang dirangkul atau bahkan dibeli pemerintah. Persepsi semacam itu, jelasnya, bisa menurunkan kepercayaan audiens terhadap new media yang selama ini dikenal kritis.
"Apa yang dilakukan oleh Bakom itu menularkan delegitimasi kepada media-media yang diundang. Maka teman-teman di new media forum ini ramai memberikan klarifikasi," kata Kunto lewat sambungan telepon pada Jumat (8/5).
Kunto mengingatkan Bakom agar lebih fokus membangun komunikasi publik yang transparan dan akuntabel. Ia menilai pendekatan seperti ini bukan hal baru. Pola serupa pernah muncul sejak era Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang mengundang buzzer ke Istana. Langkah itu kala itu memicu respons negatif publik.
Klarifikasi dari New Media Forum
Sejumlah platform homeless media yang tergabung dalam INMF membantah kabar bahwa mereka dirangkul pemerintah. Klarifikasi ini muncul setelah Qodari mengumumkan pendekatan barunya usai bertemu perwakilan INMF di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/7).
Sehari setelah pertemuan, beberapa platform yang diundang mengunggah pernyataan sikap melalui Instagram. USS Feeds, misalnya, melalui akun @ussfeeds pada Kamis (7/5) menegaskan tidak pernah bertemu, menghadiri agenda, atau membuat kerja sama dan kesepakatan apa pun dengan Bakom.
"Jadi, informasi yang saat ini beredar terkait hal tersebut tidak benar. USS Feeds percaya bahwa independensi dan keberpihakan pada aspirasi publik merupakan nilai yang harus dijaga," tulis @ussfeeds.
Folkative juga membantah adanya pertemuan dengan Bakom. Mereka berjanji akan terus menjaga independensi dalam menjalankan aktivitasnya. "Folkative juga bukan merupakan mitra resmi pemerintah," bunyi penjelasan resmi Folkative.
Komite INMF melalui akun @inmf.id juga mengeluarkan pernyataan. Unggahan tertanggal Kamis, 7 Mei, itu memuat empat poin. Salah satunya menegaskan tidak ada komitmen maupun kesepakatan antara INMF dan Bakom. Daftar media yang beredar di publik, menurut INMF, hanyalah pemetaan ekosistem industri dan media sosial, bukan daftar anggota resmi.
"Independensi adalah aset utama media baru. Tanpa kepercayaan publik, keberadaan kami tidak memiliki arti," tulis @inmf.id.
Alasan di Balik Rencana Bakom
Dalam konferensi pers, Qodari menjelaskan bahwa INMF menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku media digital yang sebelumnya dikenal sebagai homeless media. Forum ini menghimpun platform dengan beragam konten spesifik, mulai dari gaya hidup, hiburan, komunitas, hingga iptek.
Beberapa nama yang disebutkan antara lain Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, Infipop, USS Feeds, Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, GNFI, Creativox, Kok Bisa, Taubatters, Pandemictalks, Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Goodstats, Hai Dudu, Proud Project, Kumpul Leaders, CXO Media, The Mapple Media, Melodi Alam, Mahasiswa dan Jakarta, serta Mature Indonesia.
Qodari menilai pelibatan dan penguatan kolaborasi ini sebagai langkah mendorong peningkatan kualitas konten sekaligus memperluas efektivitas komunikasi publik pemerintah.
"Dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage," kata Qodari, sebagaimana diberitakan oleh Antara pada Rabu (6/5).
Editor: Dian Lestari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
BMKG Deteksi Siklon Tropis Algupit, Picu Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia
KTT ASEAN ke-48 Dibuka di Filipina, Prabowo dan Marcos Serukan Solidaritas di Tengah Tekanan Global dan Ironi Perdagangan Intra-Kawasan
KTT ASEAN ke-48 di Cebu Bahas Ketahanan Energi, Pangan, dan Perlindungan Warga di Tengah Ketidakpastian Global
Liverpool Incar Tiket Liga Champions saat Jamu Chelsea yang Masih Terpuruk di Anfield