PARADAPOS.COM - Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk menyerap kelebihan produksi telur ayam ras di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat di tengah melimpahnya pasokan yang berpotensi menekan harga. Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Pemerintah Kabupaten Magetan menggelar rapat koordinasi secara hybrid pada Minggu, 10 Mei 2026, untuk membahas percepatan penyerapan, distribusi, dan penguatan konsumsi telur.
Koordinasi Multipihak untuk Peternak Rakyat
Rapat yang digagas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan itu menghadirkan perwakilan Kementan, Bapanas, asosiasi perunggasan, peternak, dan pelaku usaha. Suasana diskusi berlangsung intensif, mengingat surplus produksi yang terjadi belakangan ini dinilai perlu dikelola secara cepat dan terukur. Jika tidak, harga di tingkat peternak bisa anjlok dan mengancam kelangsungan usaha mereka.
"Fokus utama kami adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi," kata Makmun, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, dalam keterangan resmi di Jakarta.
Pemerintah menilai kondisi surplus ini harus segera diantisipasi. Oleh karena itu, percepatan penyerapan hasil panen, kelancaran distribusi antardaerah, serta kampanye peningkatan konsumsi telur terus didorong. Semua ini dilakukan demi menjaga stabilitas subsektor perunggasan nasional yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan.
Menertibkan Harga di Tingkat Lapangan
Dalam rapat tersebut, Kementan juga menyoroti praktik penjualan telur di bawah Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP). Pemerintah meminta pemerintah daerah untuk turun tangan menertibkan pedagang maupun peternak yang menjual dengan harga terlalu rendah.
"Harus ada yang mengomando di daerah agar harga penjualan telur ada dalam rentang HAP sehingga para peternak mendapatkan keuntungan dan terus bersemangat meningkatkan produksinya," ujar Makmun.
Pernyataan itu menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah sebagai pengawas sekaligus pengendali di lapangan. Tanpa koordinasi yang solid, fluktuasi harga bisa terus terjadi dan merugikan peternak kecil.
Memperkuat Hilirisasi dan Perluasan Pasar
Makmun menambahkan, Kementan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi perunggasan, kementerian dan lembaga terkait, serta pelaku usaha. Tujuannya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan baku pakan yang selama ini menjadi salah satu komponen biaya produksi terbesar.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat hilirisasi dan perluasan pasar hasil peternakan. Langkah ini diharapkan agar produksi peternak rakyat dapat terserap optimal, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga antar daerah.
"Pemerintah terus memperkuat hilirisasi, distribusi, dan perluasan pasar agar hasil produksi peternak dapat terserap lebih optimal," jelasnya.
Menurut Makmun, arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman sangat jelas: negara harus hadir menjaga peternak rakyat agar tetap mampu berproduksi dan berkembang di tengah dinamika pasar yang kerap berubah.
Pemerintah optimistis, dengan penguatan penyerapan telur, distribusi antardaerah, pengendalian biaya produksi, serta peningkatan konsumsi protein hewani, stabilitas subsektor perunggasan nasional dapat terjaga. Pada akhirnya, langkah ini juga memperkuat ketahanan pangan masyarakat secara keseluruhan.
Editor: Bagus Kurnia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade Resmikan BTS Telkomsel di Agam untuk Tekan Blank Spot Sumbar
Mendag Pastikan Revisi Aturan E-Commerce Tak Tumpang Tindih dengan Regulasi Kementerian UMKM
Andre Rosiade Resmikan BTS Telkomsel di Malalak, Akhiri Keluhan Blank Spot Warga Agam
Arsenal Incar Kemenangan Demi Gelar, West Ham Berjuang Hindari Degradasi