PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per akhir April 2026 tercatat sebesar Rp164,4 triliun, atau setara dengan 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,93 persen terhadap PDB. Pengumuman tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2026.
Defisit Terkendali di Tengah Keraguan Pasar
Penurunan rasio defisit ini langsung menjadi sorotan. Pasalnya, pada periode sebelumnya, sejumlah ekonom dan analis pasar sempat meragukan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pelebaran defisit. Namun, data terbaru justru menunjukkan arah sebaliknya.
"Sampai April 2026, defisitnya tinggal Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB," jelas Purbaya dalam konferensi pers tersebut.
Ia menambahkan bahwa capaian ini sekaligus menepis kekhawatiran yang beredar di kalangan pelaku pasar. Optimisme pun mulai terlihat di ruang sidang Kementerian Keuangan, di mana para pejabat dan staf tampak sibuk memantau layar yang menampilkan grafik fiskal.
Keseimbangan Primer dan Optimisme Fiskal
Purbaya optimistis kinerja APBN ke depan akan semakin kokoh. Keyakinan ini tidak muncul tanpa dasar. Salah satu indikator pendukungnya adalah keseimbangan primer yang tercatat surplus sebesar Rp28 triliun, atau tumbuh 31,2 persen. Angka ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mampu membiayai belanja di luar pembayaran bunga utang.
Selain itu, pendapatan negara terus menunjukkan performa yang membaik. Meski demikian, defisit yang terjadi saat ini disebabkan oleh akselerasi belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan laju pendapatan. Hingga akhir April 2026, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.082,8 triliun, atau 28,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.
Rincian Belanja Negara: Pusat dan Daerah
Serapan belanja negara tersebut terbagi ke dalam beberapa pos penting. Belanja pemerintah pusat terserap sebesar Rp826 triliun atau 26,2 persen. Dari jumlah itu, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp400,5 triliun, sementara belanja non-K/L tercatat sebesar Rp425,5 triliun.
Tidak hanya itu, Transfer ke Daerah (TKD) juga telah terealisasi sebesar Rp256,8 triliun atau 37,1 persen. Sementara itu, pos pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp298,5 triliun atau 43,3 persen. Semua komponen ini bergerak seirama untuk mendorong roda perekonomian nasional.
Pajak: Tulang Punggung Pendapatan Negara
Di sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara berhasil menembus angka Rp918,4 triliun, atau 29,1 persen dari target APBN. Sektor perpajakan tetap menjadi andalan utama dalam menopang kas negara.
Penerimaan perpajakan secara keseluruhan mencapai Rp746,9 triliun atau 27,7 persen dari target. Rinciannya, penerimaan pajak menyumbang Rp646,3 triliun atau 27,4 persen. Sementara itu, sektor kepabeanan dan cukai memberikan kontribusi sebesar Rp100,6 triliun atau 29,9 persen.
Di luar itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan hasil yang impresif, yaitu Rp171,3 triliun atau 37,3 persen. Angka ini menunjukkan bahwa diversifikasi sumber penerimaan negara mulai menunjukkan hasil yang nyata.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Lamhot Sinaga Dorong Budaya Jadi Fondasi Utama Pariwisata Danau Toba
Denim vs Jeans: Bukan Sekadar Nama, Ini Perbedaan Bahan dan Produk Jadi
AHY di Singapura: Hubungan Indonesia-Singapura Tak Sekadar Ekonomi, Tapi Fondasi Kepercayaan dan Kolaborasi Generasi
KPK Sita Ratusan Juta dari Mantan Staf Ahli Menhub dalam Kasus Korupsi Proyek Kereta Api