Pengamat: Prabowo Hadapi Tantangan Berat Berantas Korupsi Jika Pejabat Tak Berintegritas

PARADAPOS.COM - Pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan Anwar Abbas menilai Presiden Prabowo Subianto bakal menghadapi tantangan berat dalam mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi. Hal ini, menurutnya, terjadi jika mentalitas sebagian pejabat negara masih dipenuhi praktik koruptif. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengemukakan bahwa maraknya kasus korupsi besar menunjukkan semangat reformasi belum sepenuhnya berhasil membenahi tata kelola pemerintahan.

"Kasihan sekali kita dengan Prabowo karena anak buahnya tidak tulus dan serius mendukungnya," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7/2026).

Menyorot Deretan Kasus Korupsi Besar

Hampir tiga dekade reformasi berjalan, Anwar menilai praktik korupsi justru kian mengkhawatirkan. Ia menyinggung sejumlah kasus yang pernah menjadi sorotan publik, mulai dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), proyek KTP elektronik (e-KTP), Jiwasraya, proyek BTS 4G Kominfo, hingga dugaan korupsi tata niaga timah. Menurutnya, nilai kerugian negara dalam berbagai perkara tersebut mencapai ratusan triliun rupiah, menandakan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Selain itu, Anwar juga menyoroti sejumlah perkara dugaan korupsi lain yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia merujuk pada kasus yang tengah ditangani aparat penegak hukum di sektor energi dan badan usaha milik negara (BUMN).

Nilai Pemberantasan Korupsi Tidak Akan Mudah

Anwar berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi akan menghadapi hambatan besar jika aparat atau pejabat yang diberi kewenangan justru ikut terseret persoalan hukum. Ia mengaku prihatin dengan munculnya pemberitaan yang mengaitkan sejumlah aparat penegak hukum dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kalau yang ditugasi menangani korupsi juga diduga terlibat persoalan hukum, tentu upaya pemberantasan korupsi tidak akan mudah," ujarnya.

Meski demikian, Anwar tidak menyebut nama ataupun menyimpulkan status hukum pihak-pihak yang dimaksud. Pernyataannya lebih merupakan refleksi atas kondisi yang ia nilai menghambat proses pembersihan.

Usul Libatkan Negara Berpengalaman Berantas Korupsi

Untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi, Anwar mengusulkan pemerintah mempertimbangkan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki rekam jejak baik dalam membangun pemerintahan yang bersih. Ia mencontohkan kebijakan pada era Presiden Soeharto yang pernah menunjuk perusahaan survei asal Swiss untuk membantu pengawasan barang impor. Langkah itu, menurutnya, merupakan upaya memperbaiki tata kelola di sektor kepabeanan.

"Kalau memang serius ingin memberantas korupsi, mungkin bisa dipertimbangkan meminta bantuan negara-negara yang dikenal bersih dari praktik korupsi untuk membantu membangun pemerintahan yang bersih," katanya.

Pengalaman tersebut, lanjutnya, dapat menjadi referensi apabila pemerintah ingin membangun sistem pengawasan yang lebih independen.

Dorong Perbaikan Integritas Aparatur

Anwar menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan komitmen politik presiden. Dibutuhkan aparatur negara yang memiliki integritas. Ia mengibaratkan upaya membersihkan praktik korupsi seperti membersihkan lantai dengan sapu.

"Sudah nyaris tidak mungkin kita bisa membersihkan lantai rumah bangsa ini jika sapu yang dipergunakan juga sapu yang kotor," ujarnya.

Menurutnya, reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur menjadi syarat penting agar agenda pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif. Tanpa itu, komitmen di tingkat puncak bisa kehilangan arah di lapangan.