Pengamat: Publik Mendambakan Kepastian Hukum, Bukan Polemik Antarlembaga

PARADAPOS.COM - Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai publik saat ini lebih mendambakan kepastian hukum ketimbang terus disuguhi polemik antarlembaga yang berpotensi menggerus kepercayaan terhadap institusi negara. Pernyataan ini ia sampaikan pada Sabtu, 11 Juli 2026, di tengah hiruk-pikuk dinamika hubungan antaraparat penegak hukum yang belakangan memanas.

Menurut Amir, gesekan yang terjadi di antara lembaga-lembaga negara bukanlah sekadar persoalan internal. Lebih dari itu, ia melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. "Stabilitas penegakan hukum merupakan bagian penting dari stabilitas nasional," ujarnya.

Ia menekankan bahwa setiap dinamika yang muncul harus segera diurai. Jalurnya jelas: melalui mekanisme konstitusional dan koordinasi yang intensif antar pimpinan lembaga. Bukan dengan saling lempar pernyataan di ruang publik.

Narasi Media Sosial dan Bahaya Polarisasi

Lebih jauh, Amir mengingatkan bahwa isu-isu yang berkembang di ruang publik dan media sosial bisa menjadi api dalam sekam. Jika tidak disikapi dengan bijak, ketegangan justru akan semakin membesar. Ia meminta masyarakat untuk cermat membedakan mana yang merupakan proses hukum yang sah dan mana yang sekadar narasi yang sengaja dibangun untuk memecah belah.

"Negara membutuhkan soliditas. Jangan sampai ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi untuk membangun persepsi bahwa aparat negara sedang saling bermusuhan," katanya dengan nada tegas.

Amir kemudian menyoroti satu ironi yang kerap luput dari perhatian. Di tengah riuhnya pertikaian antarlembaga, ada pihak lain yang justru diuntungkan. "Kalau itu terjadi, yang tersenyum justru para koruptor," ungkapnya.

Seruan untuk Soliditas dan Profesionalisme

Ia berharap agar seluruh pimpinan institusi dapat mengedepankan komunikasi dan koordinasi. Menurutnya, penghormatan terhadap proses hukum harus menjadi prioritas utama. Dengan begitu, setiap perkara dapat ditangani secara profesional tanpa harus memicu konflik yang berkepanjangan.

"Jangan memberikan ruang sedikit pun kepada para koruptor untuk memanfaatkan perbedaan antarlembaga sebagai celah menghindari pertanggungjawaban hukum," pungkas Amir.