PARADAPOS.COM - Enam dari tujuh relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Land Convoy (GSLC) untuk Palestina telah tiba di Jakarta pada Jumat (29/5/2026) pukul 17.35 WIB. Kepulangan mereka difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Direktorat Pelindungan WNI, setelah rombongan mengalami kendala perizinan di Libya. Sementara itu, satu orang relawan lainnya masih berada di Istanbul dan dijadwalkan menyusul kembali ke Tanah Air dalam beberapa hari ke depan.
Perjalanan Misi Kemanusiaan Terhenti di Perbatasan Libya
Misi yang membawa bantuan untuk Palestina ini digagas oleh Global Sumud Flotilla (GSF) melalui jalur laut dan darat. Para relawan dari berbagai negara, termasuk tujuh warga negara Indonesia, menempuh rute panjang dari Libya, menuju Mesir, dan akhirnya Gaza. Namun, di tengah perjalanan, rombongan GSLC gagal mendapatkan izin melintas di wilayah Sirte, titik perbatasan antara Libya barat dan Libya timur. Kondisi ini memaksa misi terhenti sebelum mencapai tujuan.
Sejak awal keberangkatan, Kemlu RI dan perwakilan RI di luar negeri, termasuk KBRI Tripoli, telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak. "Tujuannya untuk memantau dan memastikan keselamatan mereka," demikian bunyi keterangan pers Kemlu yang diterima pada Jumat (29/5/2026).
Evakuasi dan Pendampingan di Tripoli
Pada 25-26 Mei 2026, KBRI Tripoli bergerak cepat menjemput ketujuh relawan Indonesia dan membawa mereka ke ibu kota Libya. Selama berada di Tripoli, para relawan tidak hanya mendapatkan pendampingan, tetapi juga ditampung di Wisma KBRI Tripoli sambil menunggu proses administrasi kepulangan ke Indonesia. Suasana di wisma perwakilan RI itu disebut cukup kondusif, memberikan tempat istirahat yang aman bagi para relawan setelah perjalanan yang penuh ketidakpastian.
"Para relawan menyampaikan apresiasi atas bantuan dan pendampingan Kemlu dan Perwakilan RI," ujar salah satu perwakilan Kemlu dalam pernyataannya.
Prioritas Perlindungan WNI dan Imbauan Keselamatan
Pemerintah Indonesia kembali menegaskan bahwa perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di mana pun berada adalah prioritas utama. Di sisi lain, pemerintah juga menghargai semangat kemanusiaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia yang ingin menyalurkan bantuan ke wilayah konflik. Namun, semangat ini perlu diimbangi dengan kewaspadaan.
Kemlu mengingatkan secara gamblang tentang tingginya risiko keamanan di zona konflik. Masyarakat Indonesia yang berniat menjadi relawan diimbau untuk mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan secara matang. Alih-alih berangkat secara mandiri, Kemlu menyarankan agar bantuan kemanusiaan disalurkan melalui lembaga yang memiliki akreditasi resmi serta jaringan yang jelas di wilayah tujuan. Langkah ini dinilai lebih aman dan memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
Artikel Terkait
Kebakaran Hanguskan Rumah di Tanjung Priok, Diduga Akibat Arus Pendek Listrik
MSCI Perbarui Aturan Saham dengan Kenaikan Harga Ekstrem, Beri Kelonggaran bagi Emiten dengan Free Float Tinggi
Basarnas Perluas Area Pencarian 16 Korban Tenggelam KM Nurul Salsa di Perairan Selayar pada Hari Ketiga
Ledakan Gudang Amunisi TNI AD di Madiun Tewaskan Satu Prajurit, Enam Lainnya Terluka