PARADAPOS.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyoroti potensi kenaikan harga obat-obatan di Indonesia yang dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam pernyataannya pada Sabtu (6/6/2026), ia mengungkapkan keprihatinan mendalam karena sekitar 90 persen bahan baku obat dalam negeri masih bergantung pada impor. Kondisi ini, menurutnya, akan semakin memberatkan masyarakat yang saat ini tengah berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan menerapkan kenaikan harga secara bertahap jika kebijakan tersebut tak terhindarkan.
Kekhawatiran akan Beban Masyarakat
Yahya Zaini menyampaikan kekhawatirannya secara gamblang. Ia menekankan bahwa rencana kenaikan harga obat adalah konsekuensi logis dari nilai tukar dolar yang terus melambung.
"Pertama, saya menyatakan prihatin atas rencana kenaikan harga obat tersebut karena akan memberatkan masyarakat. Rencana kenaikan harga obat tersebut merupakan konsekuensi dari nilai tukar dolar yang terus melambung tinggi. Kedua, sebagaimana diketahui bahan baku obat kita 90% masih impor sehingga harga obat sangat terdampak dengan kenaikan dolar," kata Yahya kepada wartawan.
Dorongan untuk Kenaikan Bertahap
Politisi dari Fraksi Golkar itu meminta agar kenaikan harga obat, jika memang harus terjadi, dilakukan secara bertahap. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak stabil.
"Ketiga, saya minta kalau pun harga obat akan naik tapi kenaikannya dilakukan secara bertahap sehingga tidak memberatkan masyarakat. Karena kondisi masyarakat yang sedang susah, harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat," ujarnya.
Mimpi Kemandirian Bahan Baku Obat
Yahya Zaini menekankan pentingnya Indonesia untuk segera membangun pabrik bahan baku obat sendiri. Ia menilai ketergantungan pada impor adalah akar masalah yang harus segera diputus.
"Keempat, saya minta pemerintah, Kemenkes dan Kemenperin, dapat mendorong BUMN dan swasta membangun pabrik bahan baku obat dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku obat dari luar negeri," kata legislator tersebut.
Ia melanjutkan, untuk mewujudkan pabrik tersebut, riset dan pengembangan yang kuat serta anggaran yang memadai menjadi kunci. Oleh karena itu, ia mendorong kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
"Kelima, untuk membangun pabrik bahan baku obat dalam negeri kita harus punya riset dan pengembangan yang kuat dan didukung oleh anggaran yang memadai. Untuk itu, perlu kerja sama antara Kemenkes, Kemenperin, Kemenristekdikti dan BRIN," sambungnya.
Pentingnya Sosialisasi dan Koordinasi
Menjelang kemungkinan penerapan kebijakan baru, Yahya mengingatkan perlunya sosialisasi yang masif kepada publik. Ia menilai langkah ini penting agar masyarakat tidak kaget dengan lonjakan harga yang mungkin terjadi.
"Keenam, sebelum dilakukan penetapan kenaikan harga obat perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terkejut dengan lonjakan harga obat," kata dia.
Ia juga menyoroti perlunya koordinasi yang ketat antarlembaga. Hingga saat ini, Komisi IX DPR mengaku belum menerima laporan resmi terkait rencana kenaikan harga tersebut.
"Ketujuh, saya minta BPOM melakukan kordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sebelum penetapan kenaikan harga obat. Kedelapan, sampai saat ini Komisi IX belum mendapat laporan dan informasi terkait dengan rencana kenaikan harga obat tersebut," tambahnya.
Pernyataan Kepala BPOM
Sebelumnya, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, juga telah angkat bicara mengenai potensi kenaikan ini. Ia mengakui bahwa pelemahan rupiah memberikan tekanan pada industri farmasi yang masih bergantung pada bahan baku impor.
Taruna Ikrar menuturkan industri farmasi akhirnya harus melakukan penyesuaian harga agar tetap bisa bertahan.
"Tentu industri farmasi kita supaya bisa survive akan menaikkan (harga). Tapi kita dari pemerintah berharap kenaikannya jangan terlalu tinggi," ucap Taruna ketika ditemui awak media di Kantor BPOM.
Sebagai langkah mitigasi, BPOM akan berupaya menekan laju kenaikan harga. Beberapa strategi yang disiapkan antara lain penyesuaian kemasan hingga mencari pemasok bahan baku alternatif dari negara lain dengan harga yang lebih terjangkau.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Mensesneg Bantah Pemerintah Lamban Respons Pelemahan Rupiah, Klaim Koordinasi Ekonomi Sudah Intensif
Pigai Dorong Sipil Isi Jabatan Strategis di Polri dalam Revisi UU Kepolisian
AS Serang Radar Iran di Dekat Selat Hormuz, Gencatan Senjata Kian Terancam
Polri Integrasikan ETLE Drone dalam Operasi Patuh 2026 untuk Pengawasan Lalu Lintas dari Udara