Pemerintah Diminta Uji Coba Terbuka DME Sebelum Gantikan LPG 3 Kg demi Hindari Risiko Baru

PARADAPOS.COM - Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam rencana mengganti LPG dengan dimethyl ether (DME). Program ini dinilai krusial karena menyangkut tiga hal sekaligus: energi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kebutuhan dapur masyarakat. Selama ini, negara menggelontorkan dana besar untuk menjaga harga LPG 3 kilogram tetap terjangkau. Dalam APBN 2025, realisasi subsidi LPG 3 kg diperkirakan mencapai Rp77 hingga Rp78 triliun, lebih rendah dari alokasi sekitar Rp82 triliun berkat penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP).

LPG 3 kg bukan sekadar tabung hijau kecil di warung atau dapur rumah tangga. Di baliknya, ada beban negara yang sangat besar. Karena itu, ketika pemerintah mendorong DME sebagai pengganti sebagian LPG, publik perlu menyikapinya dengan kepala dingin.

DME: Antara Harapan dan Kenyataan di Dapur Rakyat

Tujuan program ini jelas: mengurangi impor LPG, memanfaatkan batu bara dalam negeri yang melimpah, dan memperkuat ketahanan energi. Namun, pertanyaan mendasar bukan hanya apakah DME bisa diproduksi. Lebih dari itu, apakah DME benar-benar lebih murah, aman, mudah dipakai, dan tidak menambah beban baru bagi rakyat maupun APBN?

DME memang menawarkan secercah harapan. Beberapa negara telah lebih dulu mengembangkan teknologi ini. China, misalnya, pernah disebut berhasil menerapkan DME sebagai pengganti LPG. Kajian di sana menunjukkan DME memiliki karakteristik yang mirip LPG dan berpotensi menjadi bahan bakar memasak. Jepang juga mengembangkan DME karena penyimpanan dan penanganannya dapat memanfaatkan teknologi LP gas, dengan tingkat keselamatan yang setara.

Namun, Indonesia tidak boleh hanya meniru keberhasilan negara lain. Di sinilah cara berpikir Enterprise Risk Management (ERM) menjadi penting. Dalam bahasa sederhana, ERM adalah cara melihat risiko secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong. James Lam menjelaskan bahwa ERM mengelola risiko strategis, keuangan, operasional, kepatuhan, dan reputasi secara terintegrasi agar keputusan tidak hanya mengejar manfaat, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan gagal dan dampaknya.

Artinya, DME tidak cukup dilihat sebagai proyek energi semata. Ia harus dipandang sebagai kebijakan besar yang menyangkut uang negara, BUMN, teknologi, lingkungan, distribusi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebab, LPG bukan barang biasa. Ia adalah urusan dapur, warung makan, pedagang kecil, dan rumah tangga.

Empat Masalah Krusial yang Mengintai

Masalah pertama adalah harga. Jika biaya produksi DME lebih mahal daripada LPG impor, siapa yang akan menanggung selisihnya? Apakah negara akan memberi subsidi baru? Jangan sampai niat mengurangi impor justru melahirkan beban subsidi baru yang memberatkan APBN.

Masalah kedua adalah kesiapan alat dan distribusi. Pemerintah pernah menyebut DME memiliki kemiripan dengan LPG dan dapat memanfaatkan sebagian infrastruktur yang sudah ada, seperti tabung dan penyimpanan. Namun, masyarakat tetap perlu kepastian: apakah kompor lama bisa digunakan? Apakah aman? Apakah apinya stabil? Pertanyaan sederhana seperti ini justru penting karena menyangkut kepercayaan publik.

Masalah ketiga adalah penerimaan masyarakat. Banyak kebijakan gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena masyarakat merasa tidak diajak memahami. Jika DME tiba-tiba hadir tanpa penjelasan yang jelas, resistensi bisa muncul. Apalagi LPG 3 kilogram sangat dekat dengan kelompok rentan dan UMKM kecil.

Masalah keempat adalah lingkungan. DME memang bisa mengurangi impor LPG, tetapi bahan bakunya tetap batu bara. Di tengah dorongan global menuju energi bersih, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana emisi dan dampak lingkungannya dikendalikan. Tanpa penjelasan ini, DME bisa dipandang sebagai kebijakan yang menyelesaikan satu masalah, tetapi menambah masalah lain.

Solusi: Uji Coba Terbuka dan Kartu Skor Risiko

Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar membangun pabrik DME. Pemerintah perlu membuat uji risiko terbuka sebelum program diperluas. Uji ini tidak hanya menguji teknologi, tetapi juga harga, subsidi, keamanan kompor, distribusi, penerimaan masyarakat, dan dampak lingkungan.

Saran pertama, pemerintah perlu melakukan uji coba DME di beberapa daerah kecil terlebih dahulu, bukan langsung dalam skala luas. Daerah uji coba harus mencakup rumah tangga, warung kecil, pedagang makanan, dan pelaku UMKM. Dari situ bisa dilihat apakah DME benar-benar mudah digunakan, aman, hemat, dan diterima masyarakat.

Saran kedua, hasil uji coba harus diumumkan secara sederhana kepada publik. Misalnya: berapa harga DME dibanding LPG, apakah perlu ganti kompor, berapa keluhan pengguna, apakah distribusinya lancar, dan berapa potensi subsidi yang dibutuhkan. Ini penting agar masyarakat tidak hanya mendengar slogan "ketahanan energi", tetapi juga melihat data yang jujur.

Saran ketiga, pemerintah perlu membuat kartu skor risiko DME yang bisa dipantau publik. Isinya tidak perlu rumit. Cukup indikator utama seperti biaya proyek, keterlambatan pembangunan, harga DME, kesiapan kompor, tingkat keamanan, keluhan masyarakat, emisi, dan beban subsidi. Dalam ERM, indikator seperti ini penting agar risiko dapat dipantau sejak awal, bukan baru disadari setelah masalah membesar. Lam juga menekankan pentingnya dashboard, indikator risiko, dan umpan balik agar ERM benar-benar bekerja secara berkelanjutan.

Saran keempat, komunikasi publik harus dimulai dari pertanyaan masyarakat paling sederhana: "Apakah aman untuk keluarga saya?" "Apakah lebih murah?" "Apakah kompor saya harus diganti?" "Apakah pasokannya mudah didapat?" Jika pertanyaan ini tidak dijawab, maka program DME akan sulit dipercaya.

DME tidak harus ditolak. Indonesia memang perlu mencari jalan keluar dari ketergantungan impor LPG. Namun, kebijakan yang menyentuh dapur rakyat tidak boleh hanya didekati dari meja rapat dan angka investasi. Ia harus diuji dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pada akhirnya, DME bisa menjadi peluang besar jika risikonya dikelola dengan jujur. Tetapi jika pemerintah hanya menonjolkan manfaat dan menutup-nutupi risiko, DME bisa berubah menjadi masalah baru. Ketahanan energi bukan hanya soal mampu memproduksi bahan bakar sendiri, tetapi juga memastikan rakyat dapat menggunakannya dengan aman, mudah, dan terjangkau.