PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui perluasan Program Bedah Rumah yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, sekaligus mempercepat realisasi program perumahan nasional dan pembangunan rumah subsidi. Persetujuan tersebut disampaikan setelah Presiden menerima laporan langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Selasa, 9 Juni 2026.
Target Perbaikan 400 Ribu Unit Rumah
Dalam keterangannya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan perkembangan pelaksanaan program tersebut. “Perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman dan nyaman bagi masyarakat di berbagai daerah,” ujarnya, Rabu, 10 Juni 2026.
Program ini dirancang untuk menyasar rumah-rumah yang kondisinya sudah tidak memenuhi standar kelayakan. Dengan adanya tambahan anggaran dan perluasan cakupan pada 2027, pemerintah berharap lebih banyak keluarga bisa menempati hunian yang lebih aman dan nyaman.
Laporan Langsung dari Menteri PKP
Dalam pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Menteri Maruarar Sirait melaporkan sejumlah program prioritas di sektor perumahan. Ia tidak hanya membahas Program Bedah Rumah, tetapi juga menyampaikan kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi.
Proyek di Meikarta ini merupakan bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Teddy menjelaskan, “Kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah, yang saat ini telah memasuki tahapan land clearing dan groundbreaking.”
Proses pembersihan lahan dan peletakan batu pertama itu menandai dimulainya konstruksi secara fisik. Kawasan tersebut dipilih karena dinilai strategis dan memiliki potensi besar untuk menampung hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Komitmen Pemerintah pada Hunian Layak
Pemerintah tidak hanya berfokus pada bedah rumah dan rumah susun. Beberapa program prioritas lain terus didorong secara paralel, seperti pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses.
Semua langkah ini, menurut Teddy, sejalan dengan visi Presiden. “Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Ia menambahkan, pembangunan di sektor perumahan tidak hanya bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Lebih dari itu, kebijakan ini diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap tempat tinggal yang layak.
Dengan persetujuan perluasan program ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah perumahan nasional. Mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga pembangunan hunian baru, semua dijalankan secara terpadu dan bertahap.
Editor: Joko Susilo
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba Senilai Rp2,29 Miliar, Selamatkan 34.252 Jiwa
Pertamina Naikkan Harga Pertamax dan Pertamax Green 95 per 10 Juni 2026
Dolar AS Melemah Tipis di Tengah Ketegangan Geopolitik dan Antisipasi Data Inflasi
Harga Minyak Melonjak Akibat Serangan AS-Iran di Dekat Selat Hormuz