PARADAPOS.COM - Memasuki musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih panjang dari biasanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun mulai memetakan wilayah-wilayah yang rawan kekeringan dan kekurangan air bersih. Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau yang diperkirakan terjadi antara Juni hingga Agustus 2026, berdasarkan informasi dari BMKG. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun, Ageng Kurnia Wijayanto, mengungkapkan bahwa daerah dataran rendah, seperti beberapa kawasan di Kecamatan Madiun, menjadi sorotan utama karena ketergantungannya pada sumber air tanah dan sungai yang debitnya mulai menyusut.
Pemetaan Wilayah Rawan dan Kesiapsiagaan
Proses pemetaan tidak hanya difokuskan pada potensi kekeringan, tetapi juga mencakup ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BPBD telah mulai mengalihkan sebagian besar perhatiannya pada dua ancaman ini. Ageng menjelaskan bahwa sarana dan prasarana penanggulangan bencana sudah mulai disiagakan.
"Selain pemetaan daerah rawan, kami juga melakukan langkah kesiapsiagaan. Sarana dan prasarana sudah kami siapkan agar kebutuhan masyarakat maupun potensi bencana akibat kemarau dan kekeringan bisa dimitigasi sejak dini," katanya.
Untuk potensi karhutla, tiga kecamatan mendapat perhatian lebih, yaitu Gemarang, Kare, dan Saradan. Kawasan ini memiliki area hutan yang cukup luas dan dinilai sangat rentan terhadap api saat kondisi kering melanda.
Fokus pada Kawasan Hutan dan Sumber Air
Di tengah kesiapsiagaan ini, BPBD juga terus memantau kondisi sumber daya air. Ageng menambahkan bahwa wilayah rawan biasanya mengandalkan pasokan air dari sumber air tanah dan sungai yang kini mulai dipantau debit airnya secara berkala karena menyusut seiring puncak musim kemarau.
"Kami sudah menyampaikan informasi untuk lebih memperhatikan kondisi wilayah masing-masing, terutama lahan tandus dan area yang berpotensi terjadi karhutla," ungkap dia.
Hingga pertengahan Juni 2026, BPBD mengaku belum menerima laporan signifikan terkait kekeringan, kekurangan air bersih, maupun kebakaran hutan yang berdampak besar. Meski demikian, masyarakat diminta aktif melaporkan setiap potensi kejadian agar dapat segera ditindaklanjuti.
Koordinasi dan Edukasi Masyarakat
Untuk mencegah karhutla, BPBD juga berkoordinasi dengan pihak Perhutani. Mereka melakukan sosialisasi tentang larangan membakar lahan, baik untuk pertanian maupun aktivitas lainnya di kawasan hutan. Selain itu, BPBD turut menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan air secara bijak selama musim kemarau. Warga diimbau mengurangi penggunaan air untuk kebutuhan yang tidak mendesak dan lebih mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari.
Editor: Bagus Kurnia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Transaksi QRIS Wisatawan Asing Tembus Rp2,85 Triliun hingga Mei 2026
Laba DBS Treasures Melonjak 289% di Tengah Tekanan Pasar, Emas Jadi Andalan
Kemenkeu Peringatkan Publik soal Video Hoaks Deep Fake Catut Menteri Keuangan
Polda Metro Jaya Tahan Roy Suryo dan Dokter Tifa atas Tuduhan Sebar Kabar Ijazah Palsu Jokowi