PARADAPOS.COM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera menangani pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Jawa, Sumatra, dan Bali. Desakan ini disampaikan menyusul laporan dan pengalaman pribadi Eddy saat berkunjung ke daerah pemilihannya di Kota Bogor pada Jumat, 19 Juni 2026. Ia menyoroti dua akar masalah utama, yaitu kekurangan pasokan batubara jenis medium rank coal dan penurunan kinerja sejumlah pembangkit listrik.
Pengalaman Langsung di Lapangan
Eddy Soeparno tidak hanya menerima laporan dari berbagai daerah, tetapi juga merasakan sendiri dampak pemadaman tersebut. “Saya tidak saja mendapatkan laporan terkait pemadaman listrik secara bergilir dari daerah ke daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke dapil (daerah pemilihan) di Kota Bogor hari Jumat sore (19 Juni),” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa situasi ini bermula dari ketidakcukupan pasokan batubara jenis tertentu ke pembangkit-pembangkit PLN. “Saya memahami bahwa akar permasalahan antara lain berawal dari kurangnya pasokan batubara jenis medium rank coal ke pembangkit-pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata,” lanjutnya.
Evaluasi Rantai Pasok dan Pengawasan
Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, sangat ironis bahwa negara sekaya Indonesia dengan produksi batubara melimpah justru mengalami krisis pasokan untuk kebutuhan dalam negeri. Ia mendesak PLN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok batubara. Langkah ini dinilai krusial agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.
Selain itu, Eddy yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi XII DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk turun tangan. “Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batubara yang 'nakal' dan cenderung menghindar dari kewajiban mereka menyediakan batubara untuk kebutuhan domestik, berdasarkan aturan Domestic Market Obligation,” kata Eddy.
Ia menambahkan, percepatan perizinan produksi batubara juga diperlukan agar produsen dapat segera memenuhi pasokan dalam negeri.
Momentum Percepatan Transisi Energi
Di akhir pernyataannya, Eddy memandang pemadaman listrik ini bukan sekadar krisis, melainkan sebuah momentum. Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk menjadikan kejadian ini sebagai pendorong percepatan transisi energi.
“Sebagaimana saya sampaikan secara konsisten dalam berbagai forum publik, program transisi energi yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo perlu kita percepat, agar ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor kelistrikan dapat ditekan secara maksimal,” ujar Eddy.
Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mendapatkan amanah langsung dari Presiden Prabowo untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt. “Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun PLTSurya 100GW dan wajib mempercepat program transisi energi berdasarkan RUPTL tahun 2025-2034, agar memaksimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta menguatkan ketahanan energi nasional,” pungkas Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
PLN Minta Maaf Atas Pemadaman Bergilir di Jawa, Sebut Gangguan Pasokan Batu Bara dan Kendala Teknis Jadi Penyebab
Presiden Bolivia Tetapkan Status Darurat Nasional di Tengah Gelombang Protes dan Blokade Jalan
Pertamina Masuk Peringkat Ketiga Fortune Southeast Asia 500 2026, Komitmen Jaga Ketahanan Energi Nasional
Pemerintah Tetapkan Tiga Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik sebagai Program Strategis Nasional