Kejagung Tetapkan Tersangka Baru, Skandal Korupsi Makan Bergizi Gratis BGN Rugikan Negara Ratusan Triliun

PARADAPOS.COM - Skandal mega korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) semakin terkuak. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menuding adanya modus sistematis yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Tudingan ini mendapat momentum setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tersangka baru, sehingga total enam orang kini menjadi tersangka dalam kasus ini.

Suasana di Jakarta pekan lalu terasa panas. Bukan hanya karena suhu politik yang meningkat, melainkan juga karena pernyataan keras Said Didu yang viral di media sosial. Lewat akun X pribadinya, ia membeberkan apa yang disebutnya sebagai praktik "perampokan" uang negara oleh oknum di BGN. Kritik itu, menurut pengamat, seolah mendapat legitimasi setelah Kejagung bergerak cepat menahan pihak swasta yang diduga menjadi kaki tangan petinggi BGN.

Empat Modus Operandi yang Dibongkar Said Didu

Dalam analisisnya, Said Didu merinci bagaimana program yang semula bernuansa kemanusiaan ini dibelokkan untuk kepentingan segelintir orang. Ia menyoroti empat celah utama yang menurutnya sengaja diciptakan.

Manipulasi Target Penerima Manfaat

Desain awal program MBG disebut memprioritaskan warga miskin dan balita di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Tertinggal). Namun, sasaran ini digelembungkan secara drastis menjadi 82 juta anak. Tujuannya, kata Said Didu, tak lain untuk menaikkan kuota anggaran secara ugal-ugalan.

Komersialisasi Titik Dapur SPPG

Fenomena jual-beli titik dapur menjadi sorotan tajam. Kebutuhan riil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya sekitar 15.000 titik, namun faktanya membengkak menjadi 30.000 titik. Artinya, ada kelebihan 7.000 dapur yang diperjualbelikan. Potensi kebocoran dari praktik ini diperkirakan mencapai Rp300 miliar per hari. Lebih parahnya lagi, ditemukan pula ratusan dapur fiktif yang tak pernah beroperasi.

Nepotisme dalam Pengelolaan Dapur

Syarat awal mewajibkan pengelola dapur berasal dari yayasan pendidikan, kesehatan, atau agama yang kredibel. Namun, aturan ini diam-diam diubah menjadi "bebas". Akibatnya, yayasan bentukan kroni pejabat BGN dengan mudah menguasai proyek ini.

Penggelembungan Insentif yang Menggiurkan

Skema anggaran diubah secara fundamental. Awalnya Rp15.000 per porsi, berubah menjadi insentif tetap Rp6 juta per hari per dapur. Dengan kontrak dua tahun, pemilik dapur dijamin mendapat Rp4,4 miliar. "Modal investasi Rp750 juta bisa kembali dalam waktu kurang dari setahun," ujar Said Didu dalam cuitannya. Ia pun mendesak moratorium program dan penangkapan semua pihak yang terlibat. "Jika ini dihentikan, APBN bisa dihemat sekitar Rp150 triliun lebih!" cetusnya dengan nada berang.

Kejagung Perpanjang Daftar Tersangka

Sejalan dengan kegaduhan di publik, Kejagung bergerak cepat. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing (GHS), sebagai tersangka baru. Glory diduga berperan sebagai makelar yang mencari mitra yayasan SPPG atas perintah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.

"Tersangka GHS memberikan sejumlah uang, baik mata uang asing maupun rupiah, secara berkala sejak tahun 2025 kepada saudara DH (Dadan Hindayana) untuk jatah proyek titik SPPG yang dihargai puluhan hingga ratusan juta per titik," ungkap Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Jakarta.

Sebelum Glory dijebloskan ke Rutan Salemba, Kejagung telah menahan lima aktor intelektual lainnya. Mereka adalah eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, serta dua pihak swasta pengadaan. Penyidik menemukan modus penunjukan mitra SPPG yang sarat nepotisme, diiringi markup pengadaan barang yang tidak mendukung operasional makan gratis. Beberapa di antaranya mencakup korupsi 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, puluhan ribu perangkat tablet, sepatu, hingga televisi 75 inci yang menguras uang rakyat.