PARADAPOS.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) untuk segera memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di Pulau Jawa. Ia meminta perusahaan pelat merah itu bersikap transparan kepada publik mengenai penyebab di balik gangguan pasokan yang memicu ketidaknyamanan luas, mulai dari sektor rumah tangga hingga ekonomi kerakyatan. Dorongan ini disampaikan Puan pada Senin, 22 Juni 2026, di tengah laporan bahwa sistem kelistrikan Jawa mulai pulih.
Gangguan Pasokan dan Kendala Teknis
Pemadaman bergilir di Pulau Jawa dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, adanya gangguan pasokan batu bara berkalori menengah atau "medium range coal" yang memengaruhi pasokan listrik. Kedua, kendala teknis terjadi pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik perusahaan listrik swasta atau "independent power producer" (IPP) yang menjadi mitra PLN.
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Puan.
PLN sendiri telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo bahkan telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan persoalan ini. Ia menyebutkan bahwa pemadaman bergilir kini mulai berkurang seiring membaiknya sistem kelistrikan di Jawa.
Apresiasi dan Seruan Evaluasi
Meski mengapresiasi langkah cepat PLN, Puan menegaskan bahwa komitmen untuk mengurangi pemadaman tidak boleh menghentikan proses evaluasi. Ia meminta mitigasi difokuskan pada kelompok masyarakat dan sektor yang paling terdampak.
“Saya mengapresiasi langkah cepat PLN dalam memulihkan pasokan listrik dan meminimalisir pemadaman bergilir, serta para petugas lapangan yang bekerja untuk mengembalikan stabilitas sistem kelistrikan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan,” tegas Puan.
Ia pun mengimbau agar PLN melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. “Mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik,” imbuhnya.
Dampak Nyata di Lapangan
Di berbagai media massa dan media sosial, keluhan masyarakat bermunculan. Pemadaman listrik bergilir disebut sangat menghantam produktivitas ekonomi kerakyatan. Seorang pedagang soto di Pasar Legi Solo kehilangan kesempatan berjualan. Penjual es di Bekasi terancam merugi karena produk dagangannya mencair. Pedagang kue kesulitan mempertahankan kualitas produknya. Bahkan, pemilik usaha bakery rumahan ada yang terpaksa membuang bahan setengah jadi roti dagangannya.
Dampak juga terasa di rumah tangga. Banyak orangtua harus mencari cara menenangkan anaknya yang kepanasan saat pemadaman panjang terjadi. Tak sedikit pengakuan ibu menyusui yang terpaksa membuang stok ASI perah (ASIP) karena mencair akibat tak ada listrik untuk menyimpannya di freezer. Pekerja yang mengandalkan internet di rumah untuk bekerja jarak jauh pun terpaksa menghentikan aktivitasnya.
Menurut Puan, fenomena ini menunjukkan bahwa dampak pemadaman listrik jauh melampaui sekadar padamnya lampu. Ketiadaan energi dinilai sangat mengganggu kehidupan sehari-hari.
“Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga,” sebut Puan.
Ketahanan Energi Nasional
Lebih lanjut, Puan menilai di balik padamnya aliran listrik yang cukup lama dan sering, tersimpan persoalan yang lebih besar. Yakni menyangkut ketahanan infrastruktur energi nasional, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, dan kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.
“Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik,” ungkap Puan.
Ia mengingatkan bahwa dalam setiap gangguan layanan publik, kelompok yang paling terdampak hampir selalu berasal dari kalangan usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Karena bagi perusahaan besar, pemadaman listrik masih dapat diantisipasi dengan penggunaan generator cadangan atau sistem kelistrikan alternatif. Namun bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber energi yang tersedia,” paparnya.
Dari kaca mata ekonomi kerakyatan, Puan menilai setiap jam pemadaman listrik berarti potensi kehilangan pendapatan. Dalam konteks ekonomi nasional yang masih menghadapi tekanan daya beli dan ketidakpastian global, pemadaman listrik berulang berpotensi memperburuk kondisi pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
“Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” tutup Puan.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
PGN Siapkan Pasokan Gas dari Lapangan Sengeti untuk Industri dan Listrik pada 2028
Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Dinilai Bukti Tumpulnya Hukum, Peradi Bersatu: Pasti Jokowi Kecewa
Andy Burnham Kembali Menjadi Sorotan Usai Pengunduran Diri Starmer
Menkeu Optimistis Harga Pertamax Berpotensi Turun Imbas Tren Penurunan Minyak Dunia