PARADAPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklaim memiliki peran kunci dalam membawa Joko Widodo (Jokowi) dari Wali Kota Solo ke panggung politik nasional, yang kemudian membuka jalan bagi Jokowi menjadi Presiden. Pernyataan ini disampaikan JK dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026), sekaligus menanggapi viralnya video ceramahnya yang dilaporkan ke polisi dan mengaitkannya dengan polemik ijazah presiden.
Klaim Peran Penting dalam Lintasan Karier Jokowi
Dalam penjelasannya yang rinci, Jusuf Kalla menggambarkan dirinya sebagai figur yang membuka pintu bagi Jokowi. Ia menyebut dialah yang pertama kali membawa nama Jokowi ke Jakarta dan meyakinkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mendukungnya menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Menurut JK, langkah awal ini adalah fondasi yang tak terpisahkan dari kesuksesan politik Jokowi selanjutnya.
“Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi Gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega, 'Ibu ini ada calon baik orang PDIP'. 'Ah jangan'. Saya datang lagi, akhirnya beliau setuju jadilah Gubernur,” tutur JK, mengisahkan pertemuan persuasifnya kala itu.
Dengan nada tegas, ia menegaskan kembali poin sentral argumennya. “Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi Presiden karena saya. Kan tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden?” ujarnya, menyelipkan sebutan 'Termul' yang merujuk pada nama kecil Jokowi, Ternak Mulyono.
Dari Gubernur ke Istana: Negosiasi dengan Megawati
Narasi JK berlanjut pada proses pencalonan presiden 2014. Ia mengungkapkan bahwa Megawati awalnya ragu mendukung Jokowi maju dalam Pilpres. Keraguan itu baru luluh setelah JK bersedia mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. Restu dari ketua umum partai, menurut pengakuannya, bergantung pada kesediaannya itu.
“2 tahun dia gubernur (DKI), oke silakan, saya tidak campur, saya tidak pernah datang waktu Gubernur. Tiba-tiba jadi Presiden, saya bilanglah, eh belum cukup pengalaman jangan, nanti rusak negeri ini. Ah tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau teken kalau saya tidak wakilnya,” terang JK panjang lebar.
Ia bahkan mengaku sempat berniat mundur dari dunia politik. “Aduh saya mau pulang kampung waktu itu mau pulang ke Makassar, Ibu Mega bilang jangan, 'Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf'. Ya bukan saya minta, bukan,” bebernya, menegaskan bahwa posisinya kala itu diminta, bukan diminta.
Konteks Viral Video dan Seruan Akhiri Polemik Ijazah
Di tengah paparan tentang peran politiknya, JK juga menyentuh dua isu yang sedang hangat. Pertama, ia klarifikasi soal video ceramahnya yang viral dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Menurutnya, video tersebut telah dipotong sehingga kehilangan konteks aslinya.
Kedua, ia secara terbuka mengaitkan timing viralnya video dengan laporan yang diajukannya terhadap Rismon Hasiholan terkait isu ijazah Jokowi. Dengan nada prihatin melihat situasi bangsa, JK menyampaikan seruan langsung.
“Saya tidak menuduh politis, tapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan Rismon dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah dua tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling apa itu berteriak-teriak demo. Sudahlah Pak Jokowi, sudahlah. Kasih lihat ijazah saja. Itu saja,” katanya.
JK menyatakan keyakinannya bahwa ijazah tersebut asli, namun mendesak agar presiden menunjukkannya kepada publik untuk menghentikan segala spekulasi dan perdebatan yang telah berlarut-larut.
Peringatan untuk Pendukung dan Penutup Tegas
Mengakhiri pernyataannya, JK menyampaikan pesan yang ditujukan kepada para pendukung dan buzzer politik. Ia ingin mereka memahami narasi sejarah versinya, bahwa dukungan Megawati dulu tidak lepas dari perannya.
“Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak berpengalaman. Mengerti? Jadi jangan coba. Minta maaf ya, kasih tahu semua itu buzzer-buzzer itu. Dia tidak jadi Gubernur kalau bukan saya,” pungkas JK dengan nada akhir yang tegas dan penuh penekanan.
Artikel Terkait
JK Klaim Sebagai Pengusung Utama Jokowi dari Solo ke Kursi Presiden
DPR Soroti Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Pertamina, Desak Transparansi dan Antisipasi Dampak
KPK Soroti Dapur Tak Layak dan Pengawasan Lemah dalam Program Makan Bergizi Gratis
Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Disidang, Motif Dendam Pribadi dari Personel BAIS Dipertanyakan Publik