PARADAPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi mengajak perusahaan-perusahaan asal Tiongkok untuk menanamkan modal dalam pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Indonesia. Ajakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah mempercepat transisi energi nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri menargetkan kapasitas PLTS sebesar 100 GW dapat terealisasi paling lambat pada tahun 2029.
Apresiasi untuk Proyek PLTS Terapung Cirata
Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, 18 Juli 2026, Airlangga menyampaikan apresiasinya atas investasi Tiongkok yang telah berjalan.
"Indonesia mengapresiasi keterlibatan investasi Tiongkok dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi," kata Airlangga.
Menurutnya, industri panel surya yang sudah beroperasi di Indonesia masih memiliki ruang besar untuk diperkuat. Ia menekankan perlunya pembangunan rantai pasok industri tenaga surya yang lebih lengkap dan terintegrasi di dalam negeri.
Pertemuan Bilateral di Shanghai
Ajakan investasi tersebut disampaikan Airlangga saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Wentao, di Shanghai. Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, transisi energi, hingga kerja sama regional antara kedua negara.
Airlangga mencatat bahwa Tiongkok masih menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Data menunjukkan nilai perdagangan kedua negara mencapai USD154,6 miliar pada 2025, dengan rata-rata pertumbuhan 7,24 persen selama periode 2021 hingga 2025.
Di sektor investasi, Tiongkok juga tercatat sebagai salah satu dari tiga investor asing terbesar di Indonesia. Realisasi investasi Tiongkok pada 2025 mencapai hampir USD8,1 miliar, atau sekitar 13 persen dari total investasi asing yang masuk ke Indonesia. Investasi tersebut terutama mengalir ke sektor industri pengolahan, perdagangan, energi, properti, serta transportasi dan pergudangan.
Mendorong Realisasi Investasi TCTP
Dalam pertemuan yang sama, Airlangga juga membahas penguatan kerja sama melalui skema Two Countries Twin Parks (TCTP). Hingga saat ini, sebanyak 30 nota kesepahaman (MoU) telah ditandatangani dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp37,1 triliun.
Airlangga menekankan pentingnya menindaklanjuti berbagai kesepakatan tersebut menjadi proyek investasi yang konkret. Ia mendorong pembentukan usaha patungan (joint venture) antara pelaku usaha Indonesia dan Tiongkok untuk mempercepat implementasi kerja sama dalam kerangka TCTP.
"Berbagai Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani perlu segera ditindaklanjuti menjadi investasi nyata. Kami juga mendorong pembentukan joint venture agar kerja sama TCTP dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih konkret," ujar Airlangga, Jumat, 17 Juli 2026.
Pemerintah juga berharap Kementerian Perdagangan Tiongkok dapat mendorong lebih banyak perusahaan asal negara tersebut untuk berinvestasi dalam pengembangan kawasan industri dan kawasan komersial di Indonesia.
Perkuat Perdagangan dan Peran Danantara
Di bidang perdagangan, Indonesia mendorong hubungan dagang yang lebih seimbang melalui peningkatan akses pasar bagi produk nasional, penguatan hilirisasi industri, peningkatan ekspor produk bernilai tambah, serta investasi yang berorientasi ekspor.
Airlangga menilai Danantara Indonesia dapat berperan sebagai mitra strategis dalam menarik investasi berkualitas, memperkuat kapasitas produksi nasional, mengembangkan proyek prioritas, memperkuat rantai pasok, meningkatkan transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung perdagangan bilateral yang lebih berimbang.
Pada kerja sama ekonomi regional, Indonesia juga meminta dukungan Tiongkok terhadap pembentukan dan penempatan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia. Pemerintah turut mendorong penguatan agenda RCEP 3.0 agar mampu merespons perubahan perdagangan global, transformasi digital, dan dinamika rantai pasok.
Menjelang penyelenggaraan APEC 2026 di Tiongkok, Airlangga menyatakan dukungan Indonesia terhadap keketuaan Tiongkok. Ia berharap kedua negara mulai mengidentifikasi proyek-proyek prioritas yang dapat diumumkan pada pertemuan para pemimpin kedua negara.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga kepastian kebijakan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kami berharap pertemuan ini dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama dan proyek yang konkret sehingga memberikan manfaat seimbang dan saling menguntungkan bagi kedua negara," ungkap dia.
Editor: Paradapos.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
IPB: Produksi CPO 53 Juta Ton Per Tahun, Sawit Jadi Pilar Ketahanan Pangan Nasional
BMKG: El Nino Menguat, 60,5 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Kemarau, Hujan Lokal Masih Berpotensi
Bandara Internasional Kuwait Hentikan Operasi Penerbangan Akibat Serangan Iran
Airlangga: AI Jadi Game Changer Ekonomi Indonesia, Pemerintah Siapkan Peta Jalan Nasional 2026-2029