PARADAPOS.COM - Washington, D.C. – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mendeklasifikasi sejumlah dokumen intelijen yang ia klaim sebagai bukti campur tangan Tiongkok dalam Pemilu AS 2020. Dalam pidato yang berlangsung sekitar 25 menit pada Kamis, 16 Juli 2026, Trump menyatakan dokumen tersebut mengungkap “kerentanan yang mengejutkan” pada infrastruktur pemilu AS. Namun, klaim ini langsung berbenturan dengan temuan komunitas intelijen AS yang pada 2021 lalu justru menyimpulkan tidak ada bukti bahwa Beijing berhasil mengubah hasil pemungutan suara.
Klaim Trump soal Data Pemilih
Dalam pernyataannya, Trump mengungkapkan bahwa Tiongkok diduga telah memperoleh sekitar 220 juta data pemilih AS. Data tersebut, menurutnya, mencakup nama, alamat, hingga informasi pendaftaran pemilih. Ia juga menuding sejumlah pejabat komunitas intelijen sengaja menutupi informasi terkait aktivitas Tiongkok tersebut. Tuduhan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan politik domestik jelang pemilu mendatang.
Penilaian Komunitas Intelijen yang Berbeda
Namun, penilaian resmi komunitas intelijen AS yang dirilis pada 2021 justru menyajikan gambaran yang berbeda. Laporan tersebut menegaskan tidak ada indikasi aktor asing berupaya mengubah—apalagi berhasil mengubah—aspek teknis apa pun dalam Pemilu Presiden 2020. Mulai dari pendaftaran pemilih, surat suara, penghitungan, hingga hasil akhir pemilu, semuanya dinilai steril dari intervensi asing.
Meski demikian, laporan itu memang mengakui bahwa Tiongkok telah mengumpulkan informasi mengenai pemilih, opini publik, partai politik, kandidat, dan pejabat pemerintah AS sejak setidaknya tahun 2008. Akan tetapi, tujuan dari pengumpulan data tersebut dinilai lebih bersifat prediktif—untuk memperkirakan hasil pemilu—bukan untuk memanipulasi proses pemungutan suara.
Data Pemilih yang Legal dan Terbuka
Sejumlah sumber yang memahami persoalan ini menjelaskan bahwa data pemilih yang diperoleh Tiongkok sebenarnya bukanlah informasi rahasia. Data tersebut, menurut mereka, dapat dibeli secara legal oleh konsultan politik dan tidak dapat digunakan untuk mengubah hasil pemilu. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa klaim Trump tentang intervensi besar-besaran mungkin terlalu berlebihan.
Menjelang pidato Trump, Reuters melaporkan bahwa sejumlah pejabat Gedung Putih justru merasa khawatir. Mereka menilai pengungkapan informasi ini berpotensi menyesatkan publik dan memperkeruh suasana politik yang sudah panas.
Bantahan dari Tiongkok
Sementara itu, Kedutaan Besar Tiongkok di Washington dengan tegas membantah seluruh tuduhan tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok, Liu Chang, menyampaikan pernyataan yang lugas.
“Tiongkok tidak pernah dan tidak akan mencampuri pemilihan presiden Amerika Serikat,” pungkas Liu.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Eva Monalisa Peringatkan RUU Masyarakat Adat Jangan Sampai Jadi Alat Legitimasi Investasi
Kesalahpahaman Candaan Picu Teror Bertubi-tubi dari Tetangga di Depok, Polisi Selidiki
Tiket Timnas Indonesia vs Kamboja dan Vietnam Resmi Dijual, Harga Mulai Rp100.000
BGN Akui Aturan Janggal Jadi Biang Polemik Pembagian Lele Mentah Program Makan Bergizi Gratis