Gubernur Sumbar Bertemu Dirjen KSDAE KLHK, Bahas Optimalisasi Fungsi Hutan Lindung Tahura Bung Hatta

Di samping itu, Mahyeldi juga melihat saat ini pemanfaatan kawasan Tahura Bung Hatta tidak cukup terkendali. Terlihat dari berdirinya beberapa warung, rumah, hingga tempat usaha pencucian mobil di kawasan tersebut.

Baca Juga: Diresmikan Gubernur Sumbar, Musala Darul Ilmi SMA N 1 Pariaman Jadi Pusat Penguatan Spiritual Pelajar

"Kita juga nanti akan mengusulkan pengembangan luas kawasan ini sampai ke Kabupaten Solok," katanya.

Menanggapi penyampaian Gubernur Sumbar, Dirjen KSDAE KLHK, Satyawan Pudyatmoko menerangkan bahwa memang Tahura Bung Hatta saat ini berstatus sebagai Hutan Lindung, sejak ditetapkan pada tahun 1986 seluas 240 hektare (ha) melalui Keputusan Presiden. Namun saat itu untuk penamaan objek kawasan, memang sengaja digunakan nama Tahura.

"Untuk Tahura, kewenangannya sebenarnya ada di kabupaten/kota, tapi kalau Tahura itu terbentang di dua atau lebih kabupaten/kota, maka itu menjadi kewenangan provinsi," ucap Satyawan, didampingi Direktur Perencanaan Konservasi KSDAE KLHK, Ahmad Munawir, dan Plt Kepala BKSDA Sumbar, Lugi Hartanto.

"Terkait permintaan ini, akan segera kita tindak lanjuti ke pihak-pihak terkait. Jika persyaratannya sudah lengkap dari provinsi, maka penetapan status Tahura untuk Hutan Lindung Tahura Bung Hatta ini insyaAllah bisa kita proses dengan cepat," katanya. (ADPSB)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: harianhaluan.com