“Mendadak teringat Gus Dur dikritik apa saja santai. Sekarang yang ngeritik disuruh pergi dari negara ini,” kata Adi dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (17/3).
Direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) itu pun mengingatkan kepada Luhut dan seluruh pejabat negara lainnya, agar paham bagaimana konsekuensi dari demokrasi. Kritik adalah sebuah keharusan.
“Demokrasi itu memang berisik. Rakyat bebas kritik pemimpin. Nggak perlu ditanya sudah bantu apa buat negara. Boleh nanya balik? kau sendiri sudah berbuat apa untuk negara?,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan lebih baik angkat kaki dari Indonesia.
Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi Indonesia banyak dapat pujian dari negara lain.
Bahkan, banyak negara yang mencontoh program program pemerintahan Jokowi. Salah satunya kenya yang meng-copy kebijakan Jokowi terait e-katalog.
Artikel Terkait
Kerangka Manusia Kwitang: Polda Metro Jaya Ambil Alih Penyidikan, Ini Update DNA Terbaru
Hutama Karya KSO Borong Proyek Jalan Papua Rp 4,8 Triliun, Target Rampung 2027
Zohran Mamdani Kuliah di Bowdoin College: Profil dan Pendidikan Calon Wali Kota New York
Kasus 2 Kerangka di Kwitang Diambil Alih Ditreskrimum, Polisi Tunggu Hasil DNA