Belum lagi dengan biaya konstruksi bangunan dan pengadaan perabotan interior yang mewah. Jika digabungkan, total nilai properti ini diduga kuat bisa menyentuh angka Rp200 miliar.
Desakan Audit oleh Buni Yani
Merespon hal ini, Buni Yani mendesak lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit mendalam. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada praktik korupsi yang mengotori proyek pembangunan rumah dinas tersebut.
Isu rumah pensiun Jokowi ini terus menjadi perbincangan hangat, menyoroti aspek transparansi anggaran negara dan akuntabilitas penggunaan dana publik untuk fasilitas pejabat.
Artikel Terkait
Kritik Rektor Didik Rachbini ke Wamen Stella: Solusi Radikal Atasi Ketidakadilan Kuota PTN
Presiden Prabowo Tinjau Perbaikan Jalan Lembah Anai Sumbar: Progres & Target Pemulihan
Kritik untuk Gibran: Wapres Dinilai Harus Beri Dukungan Nyata ke Prabowo, Bukan Hanya Pidato
Kritik Prabowo Soal Wisata Bencana: Sinyal Tegas Konsolidasi Kabinet dan Makna Politiknya