Mahfud MD Kritik Sri Mulyani: Dinilai Protektif Terhadap Kasus TPPU Rp 349 Triliun di Kemenkeu
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengkritik keras mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mahfud menilai sikap Sri Mulyani terlalu protektif terhadap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Kritik Mahfud MD Terhadap Sikap Protektif Sri Mulyani
Kritik ini disampaikan Mahfud MD melalui video di kanal YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa, 4 November 2025. Dalam video tersebut, Mahfud menyoroti dugaan upaya untuk menutup peredaran kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terbesar yang menyangkut negara.
"Bu Sri Mulyani itu terlalu protektif, tidak ingin ada kasus di kantornya itu terbuka ke publik dan menjadi bahan bahasan karena terjadi kejahatan korupsi," ucap Mahfud MD.
Kasus TPPU Rp 349 Triliun dan Dugaan Lobi Politik
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan bahwa upaya proteksi tersebut tidak hanya berupa pembelaan moral, tetapi juga meluas ke ranah lobi politik. Menurutnya, Sri Mulyani diduga menggunakan perantara dari kalangan DPR untuk melakukan lobi. Tujuannya agar kasus dugaan TPPU senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu tidak dilanjutkan oleh aparat penegak hukum.
Kronologi OTT dan Pengakuan Mahfud MD
Mahfud MD juga menjelaskan kronologi singkat kasus ini. Saat Kejaksaan Agung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait salah satu kasus pencucian uang di bandara, Kemenkeu disebutkan terkejut karena nama pegawainya muncul sebagai pihak yang terlibat.
"Ketika saya sedang membongkar pencucian uang Rp 349 triliun, masuk juga ke Kejaksaan Agung. Lalu ada yang semacam di-OTT oleh Kejaksaan Agung di bandara, sudah diberitakan," kata Mahfud.
Artikel Terkait
Partai Golkar Terancam Jeblok di Pemilu 2024: Penyebab, Kritik Kader, dan Solusi
Megawati Perintahkan Kader PDIP Bantu Korban Bencana: Tugas Kemanusiaan Tanpa Pandang Bulu
Peran Dasco 2025: Jembatan Politik Megawati dan Abu Bakar Baasyir untuk Stabilitas Indonesia
Pencopotan Musa Rajekshah dari Golkar Sumut Dikritik, Dinilai Abaikan Bantuan Korban Banjir