Yenny Wahid Buka Suara: Menteri Ini Ngotot Beri Izin Tambang ke NU untuk Kepentingan Parpol

PARADAPOS.COM - Yenny Wahid, putri Gus Dur, memberikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU). Dalam pernyataannya, Yenny mengimbau NU agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

Pernyataan di Haul Gus Dur dan Pengakuan dari Luhut

Peringatan ini disampaikan Yenny Wahid dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur di Pesantren Tebuireng, Jombang. Yenny mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika di tubuh PBNU dan membocorkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas. Luhut beralasan kompleksitas dan risiko konflik dalam mengelola tambang sangat tinggi. "Kalau tidak dikelola dengan 'tangan dingin', tambang justru akan menyebabkan perpecahan," ujar Yenny menirukan Luhut.

Siapa Menteri yang Ngotot Beri Izin Tambang untuk Ormas?

Yenny kemudian mengungkap titik permasalahan utama. "Saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang," kata Yenny.

Ia mencium aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini. Yenny menyebut, berdasarkan informasi dari beberapa wartawan, menteri tersebut memberikan izin tambang khusus untuk ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. "Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi," tegas Yenny.

Ancaman Perpecahan dan Usulan Solusi Yenny Wahid

Yenny menilai potensi perpecahan di tubuh NU akibat isu tambang sangat nyata. Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah. Sebagai alternatif, jika pemerintah ingin membantu ormas, bantuan sebaiknya diberikan dalam bentuk dana segar.

"Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat," cetusnya. Yenny menegaskan bahwa NU sebagai organisasi besar harus dijaga dari kepentingan sempit yang dapat merusak keutuhan.

Konflik di PBNU Dipastikan Karena Persoalan Tambang

Pernyataan Yenny Wahid sejalan dengan pengakuan Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Islam. Dalam sebuah podcast, Islah memastikan bahwa konflik di internal PBNU terjadi karena persoalan tambang.

Islah membeberkan bahwa PBNU telah terikat komitmen dana besar dengan perusahaan-perusahaan tertentu terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan di era pemerintahan Jokowi. "PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini," jelas Islah.

Dia menyatakan kerumitan situasi ini, di mana penarikan diri NU dari kerja sama dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen.