Jokowi Dijuluki "Politisi Jalanan" di Forum Bloomberg, Ini Tanggapan Pedas Syahganda Nainggolan
Pemimpin Redaksi Bloomberg, John Micklethwait, memberikan julukan khusus kepada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Bloomberg New Economy Forum 2025. Micklethwait menyebut Jokowi sebagai "politisi jalanan" atau "street politician" karena sifatnya yang dianggap mudah bergaul dan dekat dengan publik.
Pujian Bloomberg untuk Keramahan Jokowi
Dalam forum internasional tersebut, Micklethwait memuji gaya kepemimpinan dan keramahan Jokowi. Ia menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin yang dengan senang hati menyapa semua orang dan gemar mengunjungi tempat-tempat umum. Pujian ini bahkan sampai menyejajarkan Jokowi dengan mantan pemimpin dunia seperti Bill Clinton dan Jacques Chirac.
Kritik Tajam dari Syahganda Nainggolan
Namun, pujian dari lembaga media global tersebut justru menuai reaksi keras. Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menyebut penilaian Bloomberg itu tidak masuk akal dan tidak proporsional.
"Ya pasti nggak (ikhlas), tapi itu kan kekonyolan sendiri oleh Bloomberg, Clinton dengan reputasi internasional yang luar biasa dengan Jokowi yang bahasa Inggris terbata-bata disamakan, nggak mungkin kan," ujar Syahganda dalam sebuah diskusi di kanal YouTube.
Dugaan Ada Biaya Khusus di Balik Kehadiran Jokowi
Syahganda lantas mempertanyakan mekanisme kehadiran Jokowi di forum-forum elite global seperti Bloomberg New Economy Forum. Ia mengaitkan kehadiran mantan presiden tersebut dengan kemungkinan adanya biaya khusus atau transaksi tertentu.
Menurutnya, jika Jokowi hadir sebagai kepala negara yang sedang menjabat, undangan semacam itu adalah hal yang wajar. Namun, posisi Jokowi kini sudah berbeda.
"Karena kalau dia diundang sebagai presiden, saya pikir itu hak, maksudnya sebagai pimpinan negara wajar kan gitu. Ini kan bukan pimpinan negara, bahasa Inggrisnya terbata-bata, pengalamannya juga mencurigakan buat bangsa Indonesia," jelas Syahganda.
Ia semakin menegaskan keraguannya tentang kemungkinan Jokowi hadir tanpa biaya. "Tidak mungkin Jokowi masuk gratisan di situ karena ini perusahaan bisnis bukan yayasan sosial. Kalau yayasan pengabdian masyarakat bisa saja, tapi kalau ini ya nggak mungkin dong," pungkasnya.
Artikel Terkait
Roy Suryo Paparkan Dugaan Ciri Fisik Ijazah Palsu Jokowi ke Penyidik
Partai Prima Tantang NasDem: Jika Naikkan Threshold, Jangan Tanggung-Tanggung
Pengamat Kritik Dukungan Jokowi untuk Revisi UU KPK, Sebut Upaya Lepas Tanggung Jawab
Pengamat Kritik Usulan Naikkan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen