Hasto Kristiyanto Kritik Demokrasi Sentralistik dan Sistem Hukum di Peringatan Hari Lahir Pancasila

PARADAPOS.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, secara lantang menyuarakan kritik terhadap arah demokrasi di Indonesia saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026). Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ia menilai bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang seharusnya menjadi substansi pokok telah berubah menjadi sistem yang sentralistik. Bahkan, Hasto secara spesifik menyebut periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai masa transisi menuju negara otoriter yang populis.

Suasana di lokasi upacara tampak khidmat. Para kader yang hadir mendengarkan dengan saksama setiap poin yang disampaikan oleh sekretaris jenderal partai berlambang banteng tersebut. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, pernyataan ini seolah menjadi penanda sikap resmi partai terhadap evaluasi perjalanan bangsa.

Kritik Terhadap Sistem Hukum dan Demokrasi

Hasto tidak hanya berhenti pada kritik terhadap demokrasi. Ia kemudian mengarahkan sorotannya pada sistem hukum Indonesia. Menurutnya, watak sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah untuk tunduk pada kepentingan kekuasaan. Ia menyayangkan bahwa aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elite kekuasaan.

"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu. Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," ujarnya di hadapan para kader.

Pernyataan itu disambut dengan anggukan dan tepuk tangan dari peserta upacara. Bagi sebagian pengamat yang hadir, pernyataan ini dinilai sebagai bentuk introspeksi sekaligus kritik terbuka terhadap kondisi politik yang dinilai kian pragmatis.

Fondasi Negara yang Tergerus

Lebih lanjut, Hasto mengingatkan bahwa berbagai kasus kriminalisasi politik hukum telah memunculkan kritik yang sangat kuat. Ia menegaskan, tanpa supremasi hukum, tidak akan ada bangunan politik yang kokoh. Ekonomi pun, menurutnya, tidak akan bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran rakyat.

"Tanpanya, tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," katanya dengan nada tegas.

Ia menekankan bahwa sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok negara. Jika fondasi ini goyah, maka seluruh sendi kehidupan berbangsa ikut terancam. Pandangan ini disampaikan bukan tanpa dasar. Hasto merujuk pada pengalaman empiris di lapangan, di mana banyak warga merasa kesulitan mengakses keadilan karena biaya yang mahal dan prosedur yang rumit.

Di akhir pidatonya, Hasto mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali merenungkan nilai-nilai Pancasila. Bukan sekadar sebagai simbol, melainkan sebagai pedoman hidup yang harus dijalankan dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Ia berharap, kritik yang disampaikan bukanlah untuk memecah belah, melainkan sebagai upaya untuk membangun demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan.