"Ada banyak problem yang timbul dengan pilkada langsung. Mari kita perbaiki problem-problem tersebut dengan membuat undang-undang dan aturan pilkada yang lebih baik lagi," ujarnya. Ia menekankan bahwa demokrasi harus diperjuangkan melalui penyempurnaan regulasi, bukan kemunduran sistem.
Legitimasi Kekuasaan Bersumber dari Rakyat
Politikus senior ini mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan sejatinya bersumber langsung dari rakyat. Setiap kebijakan politik, termasuk mekanisme pemilihan kepala daerah, haruslah berpijak pada kepentingan dan aspirasi publik.
"Jangan pernah kita putus asa dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat," pesan Benny. Ia menutup pernyataannya dengan penegasan, "Karena rakyat, kita berkuasa."
Pernyataan Benny K Harman ini semakin menguatkan debat publik mengenai masa depan demokrasi langsung di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah.
Artikel Terkait
Vonis 165 Tahun Najib Razak vs Jokowi: Analisis Buni Yani Soal Korupsi 1MDB
Pratikno Temui Jokowi di Solo, Diduga Bahas Kasus Ijazah UGM: Fakta dan Analisis
Pemberantasan Korupsi di Indonesia Hanya Simbolik? Analisis Kritik Pengamat
Firman Tendry Kritik Pemberantasan Korupsi: Negara Produksi Hukum Koruptif, Janji Antartika Hanya Gimmick?