Pilkada Campuran: Solusi Tekan Biaya Politik atau Pintu Baru Bagi Oligarki?

Wacana perubahan model pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi sistem campuran berjenjang—menggabungkan pemilihan langsung rakyat dengan pemilihan oleh DPRD—kini semakin menguat. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menganalisis secara mendalam kelebihan, kekurangan, serta potensi pelanggaran seperti politik uang dan pengaruh oligarki dalam model baru ini.

Kelebihan Pilkada Campuran: Tekan Biaya dan Politik Uang

Prof. Didik menyoroti satu kelebihan utama dari sistem campuran, yaitu potensinya dalam menekan biaya politik yang sangat tinggi dalam pilkada langsung. Menurutnya, kontestasi langsung memicu biaya kampanye yang membengkak, persaingan tidak sehat, dan maraknya politik uang.

"Praktek demokrasi langsung seperti ini menyuburkan pelacuran politik. Kandidat yang memiliki uang dapat membeli suara, dan setelah terpilih, mereka merasa perlu 'mengembalikan' dana kampanye tersebut melalui korupsi," ujar Prof. Didik. Sistem campuran berjenjang diharapkan dapat memutus mata rantai perdagangan suara langsung di tingkat pemilih dan dampak koruptif pasca-pemilihan.

Kekurangan dan Risiko Besar di Tingkat DPRD

Meski memiliki kelebihan, Prof. Didik mengingatkan bahwa kelemahan model ini juga sangat gamblang. Risiko utama berpindah dari tingkat rakyat ke institusi DPRD.