PARADAPOS.COM - Perubahan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan. Analis politik menilai protes partai tersebut terkait alokasi anggaran MBG di APBN 2026 menunjukkan inkonsistensi dan diduga dilatari kekhawatiran akan menguatnya posisi politik Prabowo menuju Pemilu 2029.
Analis Soroti Inkonsistensi Sikap PDIP
Yusak Farchan, pengamat politik dari Citra Institute, melihat gelombang protes PDIP akhir-akhir ini sebagai bentuk ketidakkonsistenan. Menurutnya, penolakan yang baru muncul setelah anggaran disahkan terkesan sebagai sikap "oposisi nanggung".
"Kalau mau konsisten, harusnya dari awal PDIP menolak program MBG agar standing position-nya jelas, bukan oposisi nanggung," tuturnya.
Protes di Tengah Jalan Dinilai Tak Wajar
Yusak menggarisbawahi bahwa proses penganggaran MBG dalam pos pendidikan di APBN 2026 telah melalui prosedur legislatif yang melibatkan DPR, termasuk kesepakatan di Badan Anggaran. Oleh karena itu, protes yang muncul belakangan ini dianggapnya tidak pada tempatnya.
"UU APBN 2026 yang di dalamnya memuat anggaran pendidikan/MBG kan sudah melewati kesepakatan pemerintah bersama DPR, termasuk tahap pengambilan kesepakatan di Banggar DPR," jelasnya.
Dari situ, ia meyakini ada agenda politik lain yang mendasari langkah PDIP, yang mungkin berkaitan dengan peta kompetisi elektoral ke depan.
Kekhawatiran Terhadap Peta Politik 2029
Lebih jauh, Yusak menduga ada kekhawatiran mendalam di tubuh PDIP terhadap potensi Presiden Prabowo Subianto memenangkan dua periode kepemimpinan. Keberhasilan program MBG, yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, berpotensi besar meningkatkan elektabilitas Prabowo.
"Secara politik, kalau program MBG berhasil, maka posisi Prabowo semakin kuat," ujarnya.
Dalam analisisnya, PDIP dinilai telah mulai membaca ancaman elektoral ini. Kesuksesan program prioritas pemerintah berpotensi menjadikan Prabowo pesaing yang sangat tangguh dalam kontestasi Pemilu 2029, yang pada gilirannya dapat merugikan posisi PDIP dan kader utamanya.
"Kalau elektabilitas Prabowo semakin kuat, maka PDIP jelas tidak diuntungkan di 2029. Jagoan PDIP bisa keok lagi lawan Prabowo," pungkas Yusak.
Artikel Terkait
KPK Soroti Dapur Tak Layak dan Pengawasan Lemah dalam Program Makan Bergizi Gratis
Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Disidang, Motif Dendam Pribadi dari Personel BAIS Dipertanyakan Publik
Habib Rizieq Tegaskan FPI Tak Berubah Prinsip, Hanya Perbaiki Strategi Gerakan
Golkar Belum Terima Info Resmi, Hormati Hak Prerogatif Presiden Soal Reshuffle