Peneliti Buni Yani Kritik Gibran dan Jokowi, Sebut Penegakan Hukum Hilang

PARADAPOS.COM - Peneliti media dan politik Buni Yani menyampaikan kritik keras terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui unggahan di media sosial. Dalam pernyataannya yang beredar pada Senin, 9 Maret 2026, Yani menyatakan bahwa kemajuan bangsa Indonesia akan terhambat tanpa langkah-langkah tegas terhadap kedua figur tersebut. Pernyataan ini kemudian memicu beragam tanggapan dari warganet di platform tersebut.

Inti Kritik dari Peneliti

Buni Yani, yang dikenal dengan analisis politiknya, secara terbuka mempertanyakan akuntabilitas hukum. Ia menilai bahwa stagnasi yang dirasakan bangsa ini berakar pada masalah penegakan hukum dan keadilan. Kritiknya tidak hanya tertuju pada masa jabatan Gibran sebagai wakil presiden, tetapi juga menyerukan proses hukum untuk periode kepemimpinan Jokowi yang telah berakhir.

Dalam unggahannya, Yani menulis tegas, "Kapan Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili? Bangsa ini tak maju-maju karena hukum dan keadilan sudah hilang."

Resonansi di Ruang Digital

Pernyataan kontroversial itu dengan cepat menarik perhatian publik digital, menciptakan gelombang diskusi yang terpecah. Banyak warganet yang turut memberikan komentar, mencerminkan suasana politik yang terpolarisasi.

Seorang pengguna bernama E Dewi, misalnya, menyoroti persoalan institusi. "Karena para penegak hukum di Indonesia sudah dikuasai Jkwi cs," ujarnya.

Komentar lain datang dari Nuryanto Magel yang mengambil sudut pandang berbeda, "Menunggu pengadilan Alloh juga boleh...," lanjutnya, menyiratkan kesabaran atau kepasrahan akan proses yang lebih tinggi.

Sementara itu, Moh Naufal New mengaitkan kritik dengan konteks kebijakan luar negeri, "Silvester aja gak bs ditangkap. Mau aksi2 n gaya2 jd penengah Iran vs Israel. Akhirnya mrk lepehin. Gak malu ya," sambungnya, merujuk pada isu lain yang juga menjadi sorotan.

Unggahan dan tanggapan yang mengalir ini menunjukkan bagaimana narasi politik terus hidup dan berkembang di ruang maya, seringkali dengan nada yang emosional dan penuh keyakinan. Diskusi semacam ini menjadi cermin dari dinamika demokrasi Indonesia, di mana kebebasan berpendapat berhadapan dengan kompleksitas persepsi publik terhadap kinerja dan integritas pemimpin.