Pakar BRIN Ingatkan Kompleksitas Pemakzulan Usai Pernyataan Viral Saiful Mujani

PARADAPOS.COM - Sebuah potongan video yang menampilkan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof. Saiful Mujani, tengah viral dan memicu perdebatan publik. Dalam video tersebut, akademisi yang juga profesor ilmu politik itu terdengar menyebut perlunya "mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan" Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pernyataan itu menuai kritik tajam, dengan sejumlah pihak menilai langkah tersebut melampaui batas kritik yang sehat dan berpotensi provokatif.

Analisis Hukum: Proses Pemakzulan yang Tidak Sederhana

Merespons viralnya pernyataan tersebut, pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengingatkan kompleksitas mekanisme konstitusional untuk memberhentikan seorang presiden. Menurutnya, proses pemakzulan atau impeachment di Indonesia diatur dengan ketat dalam UUD 1945 dan bukanlah langkah yang mudah, baik secara substantif maupun prosedural.

Lili menjelaskan bahwa proses tersebut harus melalui beberapa lembaga negara, seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, dengan syarat pelanggaran hukum yang spesifik. Ia juga menekankan bahwa wacana serupa sebenarnya bukan hal baru dalam dinamika politik Indonesia.

“Pemakzulan tidak bisa langsung dilakukan, tetapi harus melalui beberapa lembaga negara. Seperti DPR, MK, dan MPR. Dengan demikian tidak mudah secara substantif dan prosedural, apalagi presiden Prabowo didukung oleh mayoritas partai di DPR,” jelas Lili.

Lebih lanjut, Lili menyampaikan pandangan pribadinya bahwa upaya menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan bukanlah praktik yang baik dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, di mana masa jabatan presiden telah ditetapkan untuk periode lima tahun.

“Saya sendiri berpendapat bahwa usaha untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan bukanlah hal yang baik. Dalam sistem presidensial di Indonesia, jabatan pemerintah itu fixed lima tahun dan harus tetap berjalan selama periode tersebut,” tuturnya.

Isi Lengkap Pernyataan yang Viral

Kontroversi ini berawal dari sebuah video ceramah Saiful Mujani yang beredar di platform media sosial. Dalam potongan video yang viral, Saiful terlihat menyampaikan pandangannya dengan nada blak-blakan. Ia menganggap prosedur formal seperti pemakzulan tidak akan efektif dalam konteks politik saat ini.

“Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu,” ucap Saiful dalam rekaman tersebut.

Ia kemudian melanjutkan argumennya dengan menyebut bahwa menjatuhkan presiden bisa dianggap sebagai jalan untuk menyelamatkan bangsa, meski bukan untuk menyelamatkan Prabowo secara pribadi.

“Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan, itulah menyelamatkan tapi bukan menyelamatkan Prabowo menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” sambungnya.

Pembelaan dari Internal SMRC

Tudingan makar pun tak terhindarkan dialamatkan kepada Saiful Mujani. Menanggapi hal ini, Peneliti dan Manajer SMRC, Saidiman Ahmad, tampil membela atasannya. Saidiman menegaskan bahwa video yang beredar hanyalah potongan yang tidak merepresentasikan keseluruhan konteks ceramah.

“Sebaiknya ditonton keseluruhan ceramah Prof. Saiful Mujani tersebut. Itu sebenarnya pidato politik biasa yang dilakukan oleh seorang akademisi yang kritis pada jalannya pemerintahan,” kata Saidiman.

Dia membantah keras jika pernyataan Saiful dapat dikategorikan sebagai ajakan makar. Dalam pandangannya, mengkritik pemerintah adalah hak yang dilindungi dalam sistem demokrasi.

“Nggak lah (bukan ajakan makar). Dalam tingkat tertentu, menjatuhkan pemerintah yang melanggar Konstitusi juga bisa dilakukan dalam sistem demokratis,” ungkapnya menambahkan.

Saidiman meyakini ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memotong dan menyebarkan video tersebut untuk menggiring opini publik. Ia menilai aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.