PARADAPOS.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan stabilitas politik. Peringatan ini muncul dari kekhawatiran adanya manuver sistematis kelompok tertentu yang menyasar ketenangan publik. Analis Politik dari Citra Institute, Efriza, menekankan pentingnya membaca tanda-tanda pergerakan politik yang sengaja dirancang untuk kepentingan segelintir golongan.
Ancaman Sistematis yang Perlu Diwaspadai
Menurut Efriza, pemerintah harus jeli mengendus berbagai bentuk ancaman. Ia menyebut beberapa skenario yang patut dicermati, mulai dari peredaran informasi palsu hingga potensi kekacauan yang sengaja diciptakan.
"Yang perlu diwaspadai oleh Pemerintah adalah jika terdapat bukti adanya upaya sistematis untuk menciptakan kepanikan publik, adanya upaya memproduksi informasi yang palsu untuk diberikan kepada masyarakat, atau upaya menciptakan chaos dan instabilitas politik demi kepentingan kelompok tertentu," ujar Efriza saat dihubungi, Senin (18/5/2026).
Dampak Berantai Jika Skenario Terjadi
Efriza menjabarkan, andai skenario pemburukan situasi tersebut benar-benar terjadi, dampaknya bakal langsung memukul masyarakat luas. Efek dominonya tidak main-main. Ia menyebutkan beberapa konsekuensi serius, mulai dari merosotnya kepercayaan pasar terhadap iklim investasi, munculnya kecemasan pada sektor keamanan nasional, hingga memudarnya ikatan sosial di tengah publik.
Oleh sebab itu, kejelian kabinet dalam memetakan masalah menjadi kunci utama meredam gejolak. "Artinya, kemampuan merespons dalam memilah dan memilih maupun bersikap atas suatu isu adalah hal terpenting," lanjutnya.
Transparansi, Bukan Represi
Alih-alih menggunakan tangan besi, Efriza menyarankan agar pemerintah mengedepankan transparansi informasi atas seluruh program kerja yang berjalan. Pemerintah dituntut membalas kritik lewat penyampaian capaian kinerja yang valid, sekaligus membuka ruang dialog dua arah yang inklusif bersama masyarakat.
"Bukan semata-mata dengan pendekatan represif, bereaksi dengan cara yang negatif terhadap kritik, jika ini yang dipilih maka potensi yang terganggu adalah stabilitas nasional," tegas Efriza.
Bumerang bagi Penguasa
Langkah koersif atau represif dinilai justru akan menjadi bumerang bagi penguasa. Menurut Efriza, membungkam suara sumbang secara negatif tidak hanya memicu kemunduran demokrasi. Lebih dari itu, langkah tersebut berisiko menciptakan ketidakpastian politik baru serta menggerus legitimasi pemerintah di mata rakyat. Di lapangan, situasi seperti ini bisa memicu resistensi yang lebih luas dari publik, bukannya meredakan ketegangan.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
KPK Sita Ratusan Juta dari Mantan Staf Ahli Menhub dalam Kasus Korupsi Proyek Kereta Api
Polisi Tangkap Penjambret Ponsel Bocah yang Sedang Rekam Bus Telolet di Ciputat Timur
Penggembala Irak Tewas Dikejar Helikopter Usai Temukan Pangkalan Rahasia Israel di Gurun Barat
Wamendagri Dorong Papua Pegunungan Segera Susun Perdasi Penanganan Konflik Adat