Isu Kerenggangan Prabowo-Dasco Wacanakan Dinamika Baru di Lingkar Kekuasaan

PARADAPOS.COM - Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan menyusul beredarnya informasi mengenai hubungan yang dikabarkan renggang antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Isu ini mencuat di tengah berbagai manuver politik aktor-aktor kunci, memunculkan pertanyaan tentang stabilitas pemerintahan dan konsolidasi kekuasaan di tengah tahun pertama periode kepemimpinan baru.

Isu Kerenggangan di Lingkar Dalam

Informasi mengenai ketegangan antara Prabowo dan Dasco disebut berasal dari kalangan aktivis Jakarta yang dekat dengan lingkar istana. Meski belum dikonfirmasi secara resmi, kabar ini telah memicu analisis mengenai potensi dampaknya terhadap peta koalisi pendukung pemerintah.

Seorang narasumber yang dikutip pada awal April 2026 menyatakan, “Prabowo katanya lagi renggang hubungannya dengang Dasco.”

Jika benar terjadi, kerenggangan ini dinilai oleh sejumlah pengamat bisa menjadi celah bagi kelompok-kelompok politik lain yang memiliki kepentingan untuk memperbesar pengaruhnya. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa mantan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berpotensi menjadi aktor yang memainkan peran dalam dinamika pemerintahan saat ini.

Konteks Manuver Politik yang Menguat

Keresahan tersebut muncul bersamaan dengan serangkaian peristiwa politik yang menarik perhatian publik. Beberapa waktu lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kunjungan ke acara halal bi halal Partai Demokrat, sebuah gerakan yang ditafsirkan sebagai upaya membangun komunikasi politik.

Di sisi lain, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla muncul sebagai pengkritik vokal terhadap beberapa kebijakan pemerintah, terutama terkait sikap Indonesia dalam konflik Timur Tengah. Kalla juga melaporkan Jubir Prabowo-Gibran, Rizmon Sianipar, ke Bareskrim.

Gelombang manuver politik semakin terasa dengan adanya pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan Duta Besar Iran. Diplomat tersebut tercatat bertemu dengan Joko Widodo, Jusuf Kalla, dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam waktu yang berdekatan. Rangkaian pertemuan ini, di mata sebagian kalangan, dianggap turut memanaskan suhu politik tanah air.

Tantangan Legitimasi dan Kebijakan Pemerintah

Di balik dinamika elite, pemerintahan Prabowo-Gibran juga menghadapi sejumlah ujian legitimasi dari publik. Kritik utama berpusat pada beberapa kebijakan yang dianggap tidak populer. Program Bantuan Pangan (MBG), misalnya, terus dipertahankan meski mekanisme distribusinya kerap diwarnai isu penyimpangan.

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) juga belum sepenuhnya tuntas, dengan penyelesaian kasus aktivis KontraS Andrie Yunus yang masih terasa lamban dan belum memberikan keadilan yang diharapkan. Selain itu, posisi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina menuai polemik. Pemerintah dinilai mengambil sikap yang dianggap ambigu oleh sebagian masyarakat, yakni mengutuk serangan Iran namun di saat yang sama mendukung kemerdekaan Israel, sebuah posisi yang dianggap bertolak belakang dengan semangat konstitusi dan hukum internasional.

Ujian Kepemimpinan di Tengah Gejolak

Serangkaian tantangan ini pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan besar tentang ketahanan kepemimpinan. Mampukah pemerintahan yang baru berjalan ini bersikap humanis dan menjaga stabilitas negara tanpa gejolak yang berarti? Atau, dihadapkan pada tekanan yang kian menguat, pemimpin akan memilih langkah gentleman sebagaimana pernah dicontohkan oleh almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan mengundurkan diri ketika dukungan politiknya memudar?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini masih terbentang di depan. Situasi politik yang cair dan penuh manuver ini mengindikasikan bahwa tahun-tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto akan diwarnai oleh ujian konsolidasi yang tidak ringan, di mana setiap perkembangan hubungan internal koalisi akan menjadi penentu arah politik nasional ke depannya.