Ketua KNPI Kritik Pernyataan Pemerintahan Beban Bangsa dari Akademisi

PARADAPOS.COM - Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, menanggapi pernyataan akademisi Ubedilah Badrun yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai "beban bangsa". Dalam keterangannya pada Minggu, 12 April 2026, Haris mengkritik pernyataan tersebut sebagai opini politis yang dibungkus narasi akademik, menekankan pentingnya kritik yang berbasis data dan analisis utuh demi menjaga kualitas diskursus publik.

Peringatan Soal Kritik yang Menyesatkan

Haris Pertama secara tegas memisahkan antara kritik ilmiah yang konstruktif dengan retorika politik yang emosional. Menurutnya, publik saat ini cukup cerdas untuk membedakan keduanya. Ia merasa prihatin ketika substansi kritik justru berpotensi menyesatkan opini karena tidak dilandasi kerangka analisis yang jelas dan data yang memadai.

“Kritik sah saja, tapi substansi kritik yang disampaikan justru berpotensi menyesatkan opini publik karena tidak disertai data dan kerangka analisis yang utuh,” tegas Haris.

Narasi Pemakzulan dan Tanggung Jawab Konstitusional

Lebih jauh, Haris menyoroti bahaya penyederhanaan wacana pemakzulan yang diangkat dalam kritik tersebut. Ia mengingatkan bahwa mekanisme tersebut adalah proses hukum yang sangat serius dalam sistem ketatanegaraan, bukan alat politik yang bisa digerakkan oleh opini sepihak atau framing emosional semata.

“Pemakzulan itu mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan. Tidak bisa didorong oleh opini sepihak atau framing emosional. Harus ada landasan hukum dan bukti yang jelas,” ujarnya menegaskan.

Peran Akademisi di Tengah Dinamika Politik

Haris menekankan peran strategis yang seharusnya diemban oleh kalangan akademisi. Di tengah dinamika politik yang kerap memanas, posisi mereka diharapkan menjadi penjernih yang memberikan pencerahan berdasarkan kajian mendalam, bukan justru memperkeruh suasana dengan narasi yang provokatif dan tidak konstruktif.

“Akademisi adalah rujukan moral dan intelektual publik. Kalau yang disampaikan lebih banyak opini politis daripada analisis ilmiah, maka yang terjadi adalah bias, bukan pencerahan,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi provokasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional, terlebih jika dikaitkan dengan narasi gerakan sosial untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Pandangan Ubedilah Badrun dan Konteksnya

Pernyataan yang ditanggapi Haris berasal dari akademisi Ubedilah Badrun, yang dalam sebuah forum di kanal YouTube Forum Keadilan TV secara lantang menyampaikan pandangannya. Ubedilah menyebut pemerintahan saat ini memiliki cacat bawaan, termasuk dari sisi konstitusional, dan dinilainya memperburuk situasi ekonomi, demokrasi, serta hak asasi manusia dalam setahun setengah berkuasa.

“Secara argumentatif saya meyakini bahwa Prabowo-Gibran adalah beban buat bangsa ini,” kata Ubedilah dalam forum tersebut.

Penutup: Seruan untuk Kritik yang Solutif

Di akhir pernyataannya, Haris Pertama mengakui bahwa pemerintah tengah berhadapan dengan tantangan global yang kompleks sambil berupaya menjalankan agenda pembangunan. Dalam konteks ini, ia menyerukan agar setiap kritik yang dilontarkan harus bersifat solutif dan bertujuan memperkuat bangsa, bukan sekadar menjatuhkan.

“Kritik silakan, tapi harus solutif dan memperkuat, bukan sekadar menjatuhkan,” pungkas Haris, menutup pernyataan resminya.