Kenaikan PBB Bikin Resah Warga, Pj Bupati Jomang: Ini Kebijakan Tak Populis yang Harus Kami Ambil

“NJOP yang dipakai sampai tahun lalu itu hasil 2009 lalu, yang terlampau jauh dari harga pasar. Karena itu kita sesuaikan, menggunakan appraisal baru tahun 2022,” terang Sugiat.

Baca Juga: Ingatkan Para Kades, Pj Bupati Jombang: DD Bisa Jadi Surga, Namun Bisa Juga Jadi Neraka

Terkait banyak ketidaksesuaian pada penerapan NJOP itu ia secara khusus telah memerintahkan langsung Kepala Bapenda Jombang untuk melakukan evaluasi dan verifikasi ulang.

“Kalau ada masyarakat yang merasa tidak sesuai, janggal atau keberatan silakan melapor, nanti akan diverifikasi lagi sama petugas,” lontarnya.

Namun, PJ Bupati juga menegaskan verifikasi dan evaluasi itu tak mungkin berlaku pada seluruh masyarakat.

Karena menurutnya, kenaikan NJOP adalah hal yang tak mungkin dihindari.

Baca Juga: Regulasi Penentuan NJOP Dinilai Cacat Formil, Pakar Hukum Desak Kenaikan PBB di Jombang Ditunda

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: radarjombang.jawapos.com