“Keluhan yang sering kita temui di lapangan adalah tidak tepat sasaran. Ini harus kita sempurnakan. Perlu perbaikan dan update yang terus menerus terhadap data penerima, tentunya sesuai perundangan yang ada. Prinsipnya adalah transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat. Tak boleh ada korupsi pada hak rakyat kecil seperti ini.” jelasnya.
Strategi kedua, lanjut Budisatrio adalah dengan melakukan kolaborasi dan sinergi antar program kesejahteraan sosial.
“Dibutuhkan penguatan sinergi , bahkan integrasi, antara program kesejahteraan sosial yang saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, Pemda, dan dunia usaha. Ini bisa kita lakukan dengan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT). Kita juga akan mendorong pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal sesuai dengan amanah UU no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.” Budisatrio Djiwandono.
Terakhir, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan perlunya ada usaha untuk mendorong kemandirian masyarakat agar pengentasan kemiskinan dapat berkelanjutan.
“Dalam solusi jangka panjang kita akan dorong kemandirian lewat pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Namun Ini juga terkait ketepatan waktu atau timing pemberian bantuan sosial. Saat kritis seperti Pandemi Covid, atau seperti El Nino tahun lalu yang menyebabkan gagal panen, rakyat wajib dibantu, bantuan disalurkan sesegera mungkin agar masyarakat tidak jatuh kembali kedalam kemiskinan.” pungkas Budisatrio. (TKN/H)
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: suaraburuh.com
Artikel Terkait
Pamali Keraton Solo: Larangan Presiden Melayat Raja yang Wafat dan Dampaknya
Jokowi Gelar Open House di Solo, Ini Momen Langsung dan Alasan Tidak Hadir Kongres Projo
Budi Arie Setiadi Masuk Gerindra: Perlindungan Politik dari Kasus Judi Online?
November Run 2025: Kemensos Gelar Event Lari Perdana di TMII untuk Peringati Hari Pahlawan