Kedua, masih Henry Yosodiningrat. Dia pernah menyampaikan dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024. Itu terjadi di Kabupaten Sragen, sehingga partisipasi pemilih di sana hanya sekitar 30 persen.
Menurutnya, rendahnya partisipasi pemilih merupakan salah satu penyebab kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah yang dikenal sebagai 'kandang banteng' dan dipimpin Ganjar Pranowo selama 10 tahun.
"Lagi-lagi pernyataan Henry Yosodiningrat ternyata tidak benar. Faktanya, partisipasi pemilih di Kabupaten Sragen mencapai 84,74 persen, dan di Jawa Tengah 82,98 persen. KPU Kabupaten Sragen juga sudah membantah pernyataan Henry Yosodiningrat itu," jelas R Haidar Alwi.
Ketiga, pengamat militer yang mendukung Ganjar-Mahfud, Connie Rahakundini. Pada unggahan akun Instagramnya, Connie menulis bahwa Polres-Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres-Polres.
Katanya, informasi itu diperoleh dari mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, yang tergabung dalam Timnas Amin.
"Faktanya, apa yang disampaikan Connie ternyata juga tidak benar. Sudah diakui dan sudah minta maaf. Komjen Pol (Purn) Oegroseno pun sudah mengklarifikasi. Sekarang kasus ini sedang berjalan, karena ada laporan dari masyarakat kepada aparat kepolisian," papar R Haidar Alwi.
Dari sederet pernyataan yang tidak terbukti kebenarannya itu, R Haidar Alwi melihat ada kecenderungan pihak tertentu untuk mendiskreditkan institusi Polri.
"Sekali bolehlah ditolerir, anggap saja khilaf. Tapi kalau berkali-kali dan dilakukan beberapa orang di satu pihak, patut dicurigai sebagai kesengajaan. Virus-virus demokrasi yang berlindung di balik kebebasan berpendapat seperti itu harus ditindak tegas," pungkas R Haidar Alwi.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: DPR Hormati tapi Minta Kajian Mendalam
Dugaan Pembengkakan Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh: Kerugian Negara Capai 4,5 Miliar Dolar
Prabowo Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Tak Bermasalah, Ini Faktanya
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Rugikan Negara Triliunan, DPR Turun Tangan