Ia menjelaskan, banyak RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas. Namun, bukan berarti RUU yang masuk sebagai prioritas pasti akan dibahas oleg DPR.
"Prolegnas Prioritas tidak harus dibahas, tapi bisa dibahas sewaktu-waktu. Sampai hari ini tidak ada pembahasan UU MD3 di Baleg, karena besok sudah reses," ujar Baidowi kepada wartawan, Rabu (3/4/2024).
Adapun dalam Prolegnas Prioritas tahun 2024, terdapar 47 RUU dan tidak semuanya dibahas. Ia juga menjelaskan, penyusunan Prolegnas Prioritas dilakukan setiap dan bisa dievaluasi sewaktu-waktu.
"Artinya begini, RUU yang akan dibahas 47 itu ditambah RUU kumulatif terbuka, tapi RUU Prolegnas Prioritas itu bisa diubah sewaktu-waktu dan kalau membahas RUU prioritas itu bisa, tapi sampai hari ini tidak ada pembahasan UU MD3 di Baleg dan tidak ada pembicaraan ke arah sana," ujar Baidowi.
Diketahui, revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) rupanya sudah masuk di program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas. Dalam situs resmi DPR, usulan revisi tersebut masuk pada hari ini, 3 April 2024.
Artikel Terkait
Gibran Dinilai Cerdas & Visioner, Survei Buktikan 71% Publik Puas!
Rizal Fadillah Sebut Jokowi Tak Hafal Salam UGM, Tuduh Ijazah Palsu: Stop Tipu-tipu!
Program MBG Prabowo-Gibran: Capaian Gemilang di Tahun Pertama Pemerintahan
KPK Dianggap Tak Berani Usut Proyek Whoosh? Ini Fakta dan Tantangannya