Amnesty Internasional Kritik Keras Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS

Paradapos.com - Amnesty Internasional melayangkan kritik tajam terhadap keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Amerika Serikat. Organisasi HAM global ini menilai langkah tersebut berpotensi merusak tatanan hukum internasional dan mencederai komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai universal HAM.

Pertanyakan Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB

Kritik ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia mempertanyakan konsistensi dan kredibilitas kebijakan luar negeri Indonesia, terlebih di saat negara ini sedang memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Bagaimana Indonesia efektif memimpin Dewan HAM jika membebek ke Trump yang lagi menyerang sistem internasional PBB? Miris. Board of Peace itu bagian dari meningkatnya serangan Trump ke PBB, lembaga keadilan internasional dan norma-norma universal," tegas Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1).

Disebut Sebagai Bentuk Standar Ganda dan Perusakan Sistem

Usman menegaskan bahwa inisiatif yang diklaim untuk perdamaian oleh mantan Presiden AS Donald Trump justru dinilai menyerang hukum internasional dan melemahkan jaminan HAM universal. Menurutnya, keputusan Indonesia ini merupakan bentuk standar ganda.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa langkah ini merupakan tamparan bagi upaya puluhan tahun membangun sistem global berdasarkan nilai universal dan kesetaraan antarnegara. Alih-alih memperbaiki sistem, Indonesia dinilai ikut merusak tatanan yang susah payah dibangun pasca Perang Dunia II.

Desakan untuk Transparansi dan Keterlibatan Palestina

Amnesty Internasional mendesak pemerintah Indonesia untuk terbuka menjelaskan alasan di balik keputusan kontroversial ini. Organisasi tersebut juga meminta Komisi I DPR RI untuk segera memanggil Menteri Luar Negeri guna meminta pertanggungjawaban.

Desakan lainnya adalah agar Indonesia memastikan segala upaya perdamaian, khususnya di Palestina, melibatkan rakyat Palestina. Usman menekankan bahwa perdamaian yang dibangun dengan mengecualikan korban bukanlah perdamaian sejati dan berpotensi melanggengkan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ancaman terhadap Kredibilitas Diplomasi Indonesia

Amnesty menilai partisipasi Indonesia dalam inisiatif yang melemahkan PBB ini berisiko menggerus kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia. Kritik ini menjadi tantangan serius bagi citra Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat multilateralisme dan penegakan hukum internasional.