PARADAPOS.COM -PDIP menghormati keinginan presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang hendak menambah jumlah kementerian, dari 34 menjadi 40.
Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai presiden terpilih, Prabowo berhak secara prerogatif menentukan kabinet pemerintahan mendatang, ditambah atau dikurangi.
"Setiap presiden sesuai mandatnya tentu mempunyai kewenangan," katanya, di Galeri Nasional Indonesia, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (13/5).
Meski begitu dia menilai jumlah pos kementerian yang ada saat ini sudah mencukupi. Dan Prabowo disarankan tidak perlu revisi UU Kementerian.
Penambahan pos kementerian harus disusun dengan penghitungan cermat, agar tidak tidak membebani keuangan negara.
Terlebih presiden terpilih dibebani program makan siang gratis, dan negara tengah membangun Ibukota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Kementerian yang ada saat ini sudah merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara di dalam menyelesaikan masalah rakyat dan mencapai tujuan bernegara," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Analis Nilai Narasi Banteng vs Gajah Kurang Relevan, Petahana Kunci Pilpres 2029
Presiden Prabowo Undang Pakar Kritisi Kinerja Ekonomi Pemerintah
Menko Luhut Kritik Struktur OJK: Komisioner Terlalu Dominan Hambat Respons Pasar
Partai Demokrat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dikaitkan dengan Strategi Jangka Panjang AHY